Bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

• Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
• Pengendalian Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
• Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
• Pemegang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
• Pengelola Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
• Bendahara adalah aparat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
• Agenda Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan ini kami akan melaksanakan Bimtek dan Diklat tentang Tugas Dan Tanggungjawab Camat/Lurah/Kades Selaku Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2008 dan Permendagri No. 54 Tahun 2011. Kegiatan tersebut akan di selenggarakan pada:

Jadwal selanjutnya. Silahkan lihat dibawah ini :

Info Jadwal Bimtek Nasional

Diklat tentang Tanggungjawab Camat Lurah Kades

Dalam menjalankan tugas-tugas operasional di Desa, yang lebih banyak menangani dalam hal administrasi. Agar masing-masing wilayah kerja bisa berkembang dan memajukan taraf hidup masing-masing warganya, menjadi tanggungjawa bersama baik Pimpinan wilayah yang bersangkutan maupun warganya. Tapi tentunya membutuhkan arahan dan binaan dari Pimpinannya.

Camat/Lurah/Kepala Desa dan Sekretaris Desa ibarat seorang Manager yang memimpin dan mengelola semua karyawannya agar bisa bekerja secara maksimal. Jadi sangat dibutuhkan kinerja yang baik dari para pimpinan tersebut.

Untuk Info Diklat Camat Lurah Kades dengan materi lainnya yang lebih lengkap. Dapat dilihat pada kategori Bimtek Camat Lurah Kades

Bimtek Dan Diklat tentang Tanggungjawab Camat Lurah Kades