Perangkat Desa dan Kelurahan wajib melakukan keterbukaan penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja. Keharusan tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa. Dikarenakan saat ini kelemahan pihak pemerintah desa adalah pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabn keuangan desa yang masih lemah. Selama pengelolaan keuangan dengan alokasi yang besar sesuai dengan UU Desa itu harus diimbangi pengetahuan dan keterampiln yang memadai untuk dapat melakukan pertanggung jawaban keuangan yang benar dan professional.

Karena itu guna mempersiapkan perangkat desa yang professional jadi dibutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui program diklat bagi penguatan kapasitas aparatur desa dan kelurahan. Mengenai tujuan diadakan bimtek dan diklat pengembangan kapasitas aparatur desa dan kelurahan adalah :

• Menjelaskan pengertian manajemen perencanaan dan keuangan desa.
• Sumber – sumber pendapatan desa, lalu
• Menjelaskan susunan pengelolaan keuangan desa dan pola pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (apbdesa).

Dalam rangka Meningkatkan dan pengembangan kapasitas aparatur daerah seperti desa dan kelurahan,  dengan ini kami akan menyelenggarakan ”Bimtek dan Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa“. Kegiatan pelatihan tersebut akan dilaksanakan pada :

Jadwal selanjutnya, silahkan lihat dibawah ini :

Info Jadwal Diklat Nasional

Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan

Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan instrumen baru berupa Undang-Undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 06 tahun 2014 tentang Desa dan PP No 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Sementara peraturan Mentri Dalam Negri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberi arah penyempurnaan dari Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Struktur pengelolaannya sudah diperjelas, begitu juga dengan alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBD sudah diperbaharui.

Untuk Info Diklat Camat Lurah Kades dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek Camat Lurah Kades

Bimtek Dan Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan