Tag: Diklat

Diklat singkatan dari Pendidikan dan Pelatihan. Pengertian Diklat adalah sebuah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat lainnya. Furthermore, tujuan diadakannya Pendidikan dan pelatihan adalah. :

Info Diklat Terbaru Dan Terlengkap

  1. Mengubah cara pandang, mind set, pola pikir, pola sikap/tindak untuk kaya mental, mencapai kinerja yang optimal dengan mengembangkan learning organization.
  2. Mengembangkan nilai-nilai moral, meningkatkan kecerdasan spritual, menggunakan seluruh tubuh, pikiran, hati dan jiwa untuk melaksanakan tugas, yang menyatu dengan kemampuan kepemimpinan, managerial, skill dan pengetahuan.
  3. Mengubah cultural set in order to build attitude (sikap), perilaku dan manajemen kepercayaan dan nilai aparatur.
  4. Kemudian, mambangun character dan identity
  5. Dan Pendidikan dan Pelatihan berbasis kompetensi :

Jadwal Diklat Nasional Terbaru

  • Memiliki kompetensi untuk secara optimal melaksanakan tugas jabatan yg diduduki.
  • Meningkatkan kompetensi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
  • Memiliki kompetensi menerapkan iptek baru untuk peningkatan kinerja organisasi.
  • Mengembangkan teknologi informasi.

Materi Diklat Nasional Terlengkap

Dengan ini kami menyediakan program pelatihan lembaga pemerintahan. Pendidikan dan Pelatihan lembaga pemerintahan menyajikan materi pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari lembaga pemerintahan dengan tujuan setelah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja.

BIMTEK OKUPASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran […]

Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020

Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020 – Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan […]

Bimtek Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020

Bimtek Standar Harga Satuan Regional (SHSR) sesuai Perpres Nomor 33 Tahun 2020 – Dengan pertimbangan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Standar Harga Satuan Regional. Dalam Perpres ini disebutkan, standar harga satuan regional meliputi: a. satuan biaya honorarium; […]

Bimtek Implementasi PPK BLUD

Bimtek Implementasi PPK BLUD – BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Kerja pada SKPD di lingkugan pemerintahan daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi dan produktivitas. BLUD merupakan bagian dari perangkat pemeritah daerah, […]

Bimtek Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa

Bimtek Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) – Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah di perbarui menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018. Beberapa perubahan terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang tertuang dalam Permendagri No. 20/2018 diantaranya; Definisi Keuangan Desa, Azas Pengelolaan Keuangan Desa, Struktur Pemegang Kekuasaan […]

Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020

Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 – Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Bahwa Untuk Melaksankan Ketentuan Pasal 5 Ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 / PMK. 02 / 2013 tentang Pedoman Standar Biaya, […]

Bimtek Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah

Bimtek Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah – Bendahara memilliki tugas yang sangat penting dan strategis sebagai pengelola keuangan. Namun pedoman mengenai perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban mengenai bendahara tidak secara langsung diatur dengan mendetail dalam Pemendagri 13/2006 (Permendagri 59/2007) sehingga dibutuhkanlah pedoman yang lebih komprehensif bagi Bendaharawan Daerah. Ada banyak peraturan dan juga […]

Bimtek Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Bimtek Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil – Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS yang diundangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2018 […]

Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan Renstra Rumah Sakit Dan Puskesmas

Bimtek Penyusunan RBA BLU/BLUD Serta Strategi Penyusunan Renstra Rumah Sakit Dan Puskesmas – Pola Pengelolaan Keuangan BLUD wajib menyusun RBA/Rencana Bisnis dan Anggaran. Dengan melampirkan lembar konversi. Untuk keperluan integrasi dengan APBD hal ini menggunakan basis kas dalam pengukuran pendapatan dan belanja. Proses penyusunan RBA/Rencana Bisnis dan Anggaran sebagai dasar pemanfaatan fleksibilitas keuangan dalam bentuk […]

Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran – Bagi pejabat fungsional, khusunya bendahara pengeluaran, dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibenarkan melakukan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan, penjualan jasa, pekerjaan pemborongan atau bertindak sebagai penjamin atas pekerjaan / kegiatan / penjualan, serta membuka giro/rekening pos / menyimpan uang pada suatu lembaga keuangan ataupun Bank […]