Diklat Pemerintahan

Diklat Pemerintahan atau Bimtek Pemerintahan adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan yang berkaitan terutama di bidang pemerintahan. Karena itu tujuan diadakan diklat pemerintahan adalah meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan di bidang pemerintahan agar meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan pemerintah.

Dari beberapa sumber menyatakan pengertian Pemerintahan memiliki arti luas dan arti sempit, Pemerintahn dalam arti luas adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan eksekutif ( seperti : Presiden, Raja ataupun Perdana Menteri) dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sementara Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala perbuatan/aktivitas yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif dan yudikatif guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara.

Info Bimtek Pemerintahan Daerah Terbaru

Demikian pengertian pemerintahan adalah mencakup seluruh badan / lembaga negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif.  ada yang hanya terdiri dari satu badan saja yaitu eksekutif. Semua fungsinya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Kekuasaan suatu negara terdiri dari tiga macam kekuasaan dan disebut dengan Trias Politica, seperti :

1. Legislatif.
2. Kekuasaan Eksekutif.
3. Dan Kekuasaan Yudikatif.

Suatu pemerintahan dikatakan baik jika adanya sistem pemerintahan yang baik pula, sistem Pemerintahan yaitu suatu tatanan dari hal-hal yang paling berkaitan maka membentuk satu – kesatuan dalam suatu negara yang berdaya upaya untuk mencapai tujuan negara yang bersangkutan. Untuk terciptanya tatanan di bidang pemerintahan yang lebih baik lagi demi kesejahteraan masyarakat dan negara. Dengan ini kami telah mengadakan sosialisasi / pelatihan / bimtek pemerintahan di beberapa wilayah dengan narasumber yang berkompeten dan fasilitas yang memadai.

Materi Diklat Pemerintahan Daerah

Kami telah menyusun beberapa materi untuk setiap aparat pemerintah daerah, baik itu, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan hingga Desa. Anda tinggal memilih dari materi yang tersedia dibawah ini atau langsung hubungi team kami jika ada permintaan materi lain.

• Bimtek Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
• Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020
• Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
• Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
• Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
• Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
• Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
• Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
• Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
• Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
• Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
• Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
• Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
• Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
• Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
• Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
• Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
• Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
• Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa
• Penyusunan RKPD tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
• Bimtek PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
• Bimtek PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Materi yang ada diatas masih akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah ataupun pusat, dan akan dilakukan perubahan jika ada revisi undang-undang atau peraturan pemerintah.

Info Jadwal Bimtek Pemerintahan Daerah

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Pemerintahan Daerah

Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah, silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.

Diklat Pemerintahan Daerah : Info Jadwal Dan Materi Pelatihan Pemerintahan Terbaru Dan Terlengkap