Sepatutnya Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No. 6 / 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No. 43 dan PP. No. 60 / 2014 tentang Desa dan 4 Permendagri yaitu Permendagri No. 111, 112, 113, 114 Thn 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No.06 / 2014 Tentang Desa. Dan Satu Hal yang sangat Kerusial dan Rawan terjadi masalah didaerah karena keterbatasan SDM Yaitu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014.

Untuk mendukung Aparatur Pemerintah Daerah didalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 serta Pengadaan barang/Jasa di Desa dan Audit dari Pemeriksaan BPK diperlukan Suatu Pemahaman, Wawasan Pengetahuan Kepada Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa secara Transparan dan Akuntabel.

Penyelenggaraan wewenang lokal yang berskala desa biasanya akan didanai oleh “APBDesa”, tetapi bisa juga didanai oleh APBN serta APBD. Pengalokasian dari dana yang diberikan oleh APBN diberikan kepada bagian anggaran kementrian atau lembaga, yang kemudian disalurkan kepada perangkat daerah kabupaten atau kota melalui satuan kerja.

Seluruh pendapatan desa yang sudah diterima, akan disalurkan kembali kepada penggunaan APBD desa melalui rekening kas desa. Pada saat kepala desa melaksanakan kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa akan menguasakan sebagian kuasanya kepada perangkat desa yang sudah ada.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kami Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa serta audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Materi Bahasan :
1. Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban).
2. Pengadaan Barang Jasa Di Desa.
3. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Permendagri No. 64 Tahun 2013 )
4. Audit BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.

Info Diklat Nasional

Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa Meliputi Beberapa Hal

Asas adalah nilai yang sudah menjiwai pengelolaan keuangan desa, asas-asas ini bertujuan untuk melahirkan prinsip dasar, yang harus tercermin dalam setiap tindakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa. Namun asas dan nilai-nilai tersebut tentu tidak akan terwujud jika tidak dicerminkan atau diwujudkan dalam sebuah tindakan.

Asas-asas yang menjadi dasar pengelolaan keuangan desa diantaranya sebagai berikut :

1. Transparan
   Asas yang paling utama ini menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan, karena asas ini akan menjamin semua pihak dalam mengetahui segala proses yang terjadi dan berhubungan dengan keuangan.
2. Akuntabel
   Asas akuntabel adalah setiap tindakan atau kinerja yang berkaitan dengan pemerintah ataupun lembaga, dapat dipertanggungjawabkan kepada beberapa pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan mengenai keuangan desa.
3. Partisipatif
   Merupakan segala macam tindakan yang mengikutsertakan keterlibatannya masyarakat secara langsung ataupun tidak, lewat suatu lembaga perwakilan yang mampu menyampaikan aspirasinya sendiri.
4. Tertib serta disiplin anggaran
   Anggaran wajib dilakukan dengan cara yang konsisten dengan pencatatannya dari penggunaannya yang sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan desa dengan aturan di dalam undang-undang.

Selain asas-asas yang berlaku dalam hal pengelolaan desa, ada beberapa tahapan kegiatan yang berlangsung dalam pengelolaan keuangan desa. Diantaranya yaitu :

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Keuangan. Dapat dilihat pada sub laman diklat Keuangan

Bimtek Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa