Manajemen Desa sangat penting mengingat pasca diberlakukannya Undang- Undang (UU) Nomor 06 Tahun 2014 atau yang dikenal dengan UU Desa Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan baru. Desa yang sebelumnya menjadi sasaran pembangunan kini harus menjadi pokok pembangunan.

Oleh karena itu pemerintah telah memberikan kewenangan dan kemudahan untuk mengakses anggaran atau dana desa yang cukup besar melalui peraturan-peraturan terkait hingga surat kesepakatan bersama (SKB) tiga menteri.

Walaupun seperti itu, pencairan dana desa pengelolaan hingga pertanggungjawabannya tetap membutuhkan berbagai persyaratan dan keahlian hal itu harus dipenuhi setiap daerah yang ingin mendapatkan dan memanfaatkan dana tersebut tanpa harus merasa khawatir akan ancaman sanksi dikemudian hari.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan serta pemahaman dalam bidang tersebut maka kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan tema. Pengelolaan Keuangan Desa ,Dari Perencanaan sampai Pelaporan. yang akan dilaksanakan pada:

jadwal selanjutnya silahkan di lihat di bawah ini :

Info Jadwal Bimtek Nasional

Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan sampai Pelaporan

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan Sampai Pelaporan

1. Perencanaan
   Perencanaan keuangan jika dijabarkan secara umum merupakan kegiatan yang dilakukan untuk merancang pendapatan dan belanja desa dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Keudes (keuangan desa) ini dilaksanakan setelah RPJM Desa dan RKPDesa tersusun. Karena RKPDesa dan RPJMDesa sebagai dasar/awal untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keudes / keuangan desa.
2. Pelaksanaan
   Tahap kedua setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan dalam hal ini meliputi implementasi atau eksekusi dari dana APBD yang telah dirancang. Pelaksanaan ini adalah rangkaian kegiatan dalam menjalankan APBDesa. Kurun waktun per tahun anggaran, di mulai dari tgl 1 Januari – 31 Desember. Kemudian kegiatan dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut disusun rencana anggaran biaya (RAB). Kegiatan pelaksanaan pengelolaan Keudes / keuangan desa ini diantaranya pengadaan barang-barang atau jasa, penyusunan Buku Kas Pembantu Kegiatan yang semuanya untuk keperluan desa serta perubahan APBDesa.
3. Penatausahaan
   Penatausahaan pengertiannya adalah berbagai kegiatan dalam bidang keuangan pelaksanaannya  dilaksanakan secara teratur dan logis sesuai dengan prinsip, standar dan prosedur yang telah ditentukan. Sehingga informasi secara aktual yang berkenaan dengan penatausahaan keuangan diperoleh secara cepat.
   kegiatan dimaksud di atas meliputi serangkaian proses pencatatan semua / seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran.
   Kegiatan pengelolaan keuangan ini berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan APBDesa. sedangkan Hasil yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan tersebut berupa sebuah laporan yang selanjutnya diperuntukkan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan / penatausahaan keuangan desa.
4. Pelaporan
   Tahap selanjutnya adalah pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menyampaikan hal-hal penting yang mempunyai hubungan dengan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode anggaran. Pelaporan ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tugas dan wewenang yang telah diberikan.
   Pelaporan ini memberikan serangkaian data-data dan informasi penting mengenai kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang dibebankan. Pada tahap pelaporan ini Pemdes (Pemerintah Desa) menyusunkan laporan realisasi hasil dari pelaksanaan APBDes di setiap semester yang kemudian diserahkan kepada Bupati atau walikota.

Untuk Info Diklat Camat Lurah Kades dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek Camat Lurah Kades

Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dari Perencanaan sampai Pelaporan