Info Diklat Jadwal Dan Materi Diklat – Pengertian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) adalah suatu program yang dirancang untuk dapat meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan pemahaman pekerja (pegawai) terhadap keseluruhan lingkungan kerjanya. Diklat mencakup 2 aspek yaitu pendidikan dan pelatihan yang masing-masing memiliki makna berbeda namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meningkatkan kompetensi seseorang dalam melakukan pekerjaannya.
Dengan mengikuti diklat diharapkan dapat memberikan rangsangan atau stimulus terhadap sumber daya manusia (SDM) dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.
Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara |
Info Jadwal Diklat : Diklat Aset Daerah, Diklat Desa, Diklat DPRD, Diklat Kesehatan, Diklat Keuangan Daerah Terbaru
Pelayanan publik di dalam organisasi pemerintahan atau birokrasi merupakan suatu proses dan kegiatan, yang dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil. Seorang Pegawai Negeri Sipil dituntut untuk memiliki pengetahuan, kemampuan, profesionalisme, kapabilitas untuk mengembangkan konsep organisasi pemerintahan. Memanage aktivitas serta infrastruktur yang ada dalam memahami tuntutan dan memberikan pelayanan bagi masyarakat.
Salah satu kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, untuk meningkatkan efektivitas Pegawai Negeri Sipil. Yaitu dengan menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sesuai dengan golongan dan jabatan dari seorang pegawai. Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan dalam memperbaiki mutu, pengembangan sikap dan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan pegawai.
Info Diklat Pusdiklat Pemendagri
Dengan adanya diklat yang memiliki standar yang ditentukan dengan teknik serta metode yang tepat, maka tujuan diklat dapat dicapai. Adapun sasaran pendidikan dan pelatihan, adalah:
- Pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat.
- Adanya peningkatan sikap dan semangat sebagai pengabdian dimana berorientasi kepadakepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.
- Pengawasan dapat dikurangi karena pegawai semakin terampil dalam melaksanakantugasnya.
- Kerja sama antara para pegawai lebih meningkat karena pendidikan dan pelatihanmemberikan pelatihan dalam bekerja pada tim.
- Delegasi wewenang dapat lebih mudah diberikan karena pegawai telah diberikan pembekalan pegawai yang dibutuhkan. Pendidikan dan pelatihan dalam penyelenggaraannya bertujuan agar terjamin adanya keserasian pembinaan pegawai negeri sipil serta pengaturan penyelenggaraan pelatihan jabatan yang meliputi kegiatan perencanaan, termasuk perencanaan dalam anggaran, penentuan standar, pemberian akreditasi, penilaian dan pengawasan.
Materi Diklat Nasional Terbaru Pusdiklat Pemendagri
Kami telah bekerja sama dengan banyak narasumber yang kompeten dari berbagai bidang dan instansi, baik itu dari kementerian, lembaga pendidikan atau yang lainnya. Untuk materi bimtek dan diklat silahkan lihat dibawah ini yang telah kami sediakan, such us :
- Diklat Barang Dan Aset
- Diklat Barang Dan Jasa
- Diklat Camat Lurah Kades
- Diklat DPRD
- Diklat Kearsipan
- Diklat Kehumasan
- Diklat Kepegawaiann
- Diklat Kesehatan
- Diklat Keuangan
- Diklat Pariwisata
- Diklat Pertanahan
- Diklat Pemerintahan
- Diklat Perpajakan
- Diklat Satpol PP
- Bimtek Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD
- Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Akuntansi Penyusutan Aset Tetap
- Sistem Informasi Manajemen Barang dan Aset Daerah (SIMBADA)
- Sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah
- Strategi Menghadapi Audit BPK
- Bimtek Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)
- Tata Cara Penghapusan Aset
- Tata Cara dan Teknik Penilaian Aset Daerah
- Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
- Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset
- Diklat dan Bimtek Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
- Diklat Reviu Barang Milik Daerah
- Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Bimtek Penilaian Aset Daerah Dan Tata Cara Pembentukan Tim Penilai Internal
- Bimtek Audit Barang Milik Daerah
- Sosialisasi Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 pengganti Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Bimtek Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di desa
- Pelatihan Teknik Penyusunan Lima SOP Unit Layanan Pengadaan K/L/D/I
- pemanfaatan teknologi informasi dan perpres tentang PBJ pemerintah
- Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)
- Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis, HPS/OE dan Kontrak Pengadaan
- Pointers Perubahan IV Perpres No. 54 Tahun 2010 (Perpres Nomor 4 Tahun 2015) dan Inpres No. 1 Tahun 2015
- Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia
- Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
- Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
- Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tanpa Tender
- Bimtek Sosialisasi Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Siskeudes) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta Strategi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa terkait Pemeriksaan BPK
- Bimtek Manajemen Aset Desa
- Kebijakan Pengelolaan Kekayaan dan Keuangan Desa
- Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa
- Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
- Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Dan Memperkuat Produktivitas Pedesaan
- Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan
- Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa
- Sistem Pembangunan Desa
- Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
- Tanggungjawab Camat/Lurah/Kepala Desa
- Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pengelolaan Dan Pengembangan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)
- Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
- Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis SISKEUDES
- Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Pelatihan Kepemimpinan Kepala Desa
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa, dari Perencanaan sampai Pelaporan
- Bimtek Pengadaan Barang Dan Jasa Dengan Swakelola
- Pemberdayaan Masyarakat Oleh Gerakan PKK Serta Peranan Perempuan Berkualitas Di Segala Bidang Dalam Mewujudkan Pembangunan Di Daerah
- Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
- Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
- Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
- Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
- Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
- Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD
- Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
- Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
- Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
- Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
- Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
- Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD
- Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Centre).
- Administrasi Kearsipan
- Kearsipan Elektronik (E-Filling) Bagi Institusi Pemerintahan
- E-Document Untuk Menunjang Kinerja Institusi Pemerintahan
- Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
- Bimtek Digitalisasi Data Dan Manajemen Kearsipan
- Bimtek Pengelolaan Arsip Aktif Dan Inaktif
- Penyusutan Arsip Dan Penyusunan Jadwal Retensi Arsip (JRA)
- Bimtek Perka ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis
- Kebijakan Kehumasan dan Keprotokolan dalam Rangka Meningkatkan Produktivitas dan Mutu Pelayanan Publik.
- Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah.
- Manajemen Keprotokolan dan Pembawa Acara (Master of Ceremony/MC).
- Peningkatan Tupoksi Keprotokolan dan Kehumasan terhadap Pencitraan Daerah.
- Bimtek Media Handling
- Bimtek Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sesuai PERMENPAN RB No. 8 Tahun 2021
- Bimtek Disiplin Pegawai Negeri Sipil Sesuai PP No 94 Tahun 2021
- Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 17 Tahun 2020
- Bimtek Sistem Penilaian Kinerja, SKP, SOP dan Pengembangan Kompetensi ASN
- Sosialisasi Dan Implementasi PP No. 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS
- Analisis Beban Kerja
- Analisis Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil
- Aparatur Sipil Negara sebagai Bagian dari Reformasi Birokrasi
- Evaluasi Jabatan
- Ketentuan Batas Usia Pensiun
- Pengelolaan Jabatan Fungsional Umum Change Conflict Management dan Job Competency
- Peningkatan Keterampilan bagi PNS menghadapi pra dan pasca pensiun
- Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah
- Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap
- Sistem Administrasi Kepegawaian
- Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah
- Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai Negeri Sipil
- Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
- Bimtek Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
- Kesehatan dan Keselamatan Kerja
- Manajemen Audit Internal dan Audit Dana JKN Puskesmas
- Mekanisme Proses Peningkatan Mutu Puskesmas dan Rumah Sakit serta Penerapan Puskesmas Menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
- Menyusun Rencana Bisnis Anggaran dan Rencana Strategi Bisnis BLUD.
- Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat dengan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa Tender serta Tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik.
- Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan dalam Pembangunan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat.
- Standar Nasional Peningkatan Mutu Dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit.
- Pengelolaan Program Kesehatan Kabupaten Dan Kota
- Tenaga Promosi Kesehatan Dinkes Kab/Kota Dan Rumah Sakit
- Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota
- Bimtek Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD
- Bimtek Desain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019
- Bimtek Komunikasi Perubahan dan Perilaku
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Puskemas (BLUD)
- Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Rumah Sakit
- Bimtek Tantangan,Tugas Dan Peran Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Bimtek Pengelolaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Pada Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum (BLUD)
- Bimtek Penguatan Tata Kelola Penyusunan SOP pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) Dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- Strategi Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU Dan BLUD Berdasarkan Pepres No. 16 Tahun 2018
- Bimtek Peningkatan Mutu dan Kinerja Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- Bimtek Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
- Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 Berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021
- Bimtek Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020
- Bimtek Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
- Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari Anggaran Kementerian/Lembaga
- Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengeloaan Akuntansi di SKPD
- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
- Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan
- Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara
- Sistem Administrasi dan Perencanaan bagi Pengguna Anggaran, PPTK, PPK dan Bendahara
- Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLU/D)
- Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
- Strategi Pengelolaan Pemanfaatan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Kapitasi JKN
- Strategi serta Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintahan Daerah
- Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah serta Mekanisme Pengelolaan Hibah
- Tugas dan Tanggung Jawab bagi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan
- Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
- Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Aplikasi Simda Keuangan
- Bimbingan teknis Penyusunan RBA BLUD
- Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
- Akutansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Kedudukan Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan(BPHTB)Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah
- Penatausahaan Anggaran Kas Melalui Dana Transfer dan Penatausahaan Kas dalam Penerapan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung
- Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah
- Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan
- Perencanaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
- Bimtek Analisa Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran RKPD, KUA, PPAS, Renja, RKA dan RAPBD Berbasis Kinerja
- Bimtek Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
- Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan
- Bimtek PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Bimtek Implementasi Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
- Bimtek Implementasi PPK BLUD dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pendahuluan
- Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata
- Workshop Pengembangan Wisata Religi
- Pengelolaan Retribusi Objek Wisata Daerah Dan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame Guna Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional ( RIPPDA) Tahun 2010 – 2025 (PP. RI No. 50 Tahun 2011), Serta Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
- Bimtek Administrasi Pertanahan Bagi Aparatur Pemerintah serta Sosialisasi Pengadaan Tanah
- Diklat Pemanfaatan Teknologi GPS Untuk Pengukuran Lahan
- Bimtek Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
- Bimtek Pengelolaan Konflik Tata Ruang
- Bimtek Mekanisme Dan Tata Cara Penyusunan Dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (SOP – IMB)
- Bimtek Diseminasi Peraturan Perundang – Undangan Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah
- Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
- Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020
- Asistensi dalam Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
- Hak Kedudukan Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
- Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima sesuai SOP, SPP, dan SPM.
- Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD
- Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Penyusunan Program Legislasi Pemerintah Daerah dan Rancangan Perda Inisiatif.
- Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
- Perancangan Peraturan Perundang-Undangan.
- Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Aparatur Pemerintah Daerah.
- Program Strategis dalam Penyusunan dan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- Strategi Pencapaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.
- Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
- Tugas dan Fungsi Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
- Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014
- Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa
- Penyusunan RKPD tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2018
- Bimtek PP No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Bimtek PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD
- Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan
- Pedoman Pemungutan Pph Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN
- Pengelolaan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah
- Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah
- Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Bagi Instansi Pemerintah
- Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
- Bimtek Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah
- Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Satpol PP.
- Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.
- Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Peran Serta Polisi Pamong Praja dalam Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Effective dan Berkualitas.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Materi yang ada diatas masih akan terus bertambah sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah ataupun pusat. Dan akan dilakukan perubahan jika ada revisi undang-undang atau peraturan pemerintah.
Jadwal Diklat Pusdiklat Pemendagri
info lengkap mengenai jadwal pelatihan / diklat / bimtek di lembaga kami. Silahkan pilih tempat dan waktunya atau jika ada saran untuk jadwal dan lokasi selanjutnya hubungi kami untuk di diskusikan. Jadwal bisa anda lihat dibawah ini :
Info Jadwal Bimtek September
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Jumat - Sabtu 02 - 03 September 2022 |
|
| Selasa - Rabu 06 - 07 September 2022 |
|
| Selasa - Rabu 13 - 14 September 2022 |
|
| Selasa - Rabu 20 - 21 September 2022 |
|
| Rabu - Kamis 28 - 29 September 2022 |
Info Jadwal Bimtek Oktober
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Selasa - Rabu 04 - 05 Oktober 2022 |
|
| Selasa - Rabu 11 - 12 Oktober 2022 |
|
| Rabu - Kamis 19 - 20 Oktober 2022 |
|
| Rabu - Kamis 26 - 27 Oktober 2022 |
Info Jadwal Bimtek November
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Rabu - Kamis 02 - 03 November 2022 |
|
| Kamis - Jumat 10 - 11 November 2022 |
|
| Jumat - Sabtu 18 - 19 November 2022 |
|
| Kamis - Jumat 24 - 25 November 2022 |
Info Jadwal Bimtek Desember
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Jumat - Sabtu 02 - 03 Desember 2022 |
|
| Selasa - Rabu 06 - 07 Desember 2022 |
|
| Selasa - Rabu 13 - 14 Desember 2022 |
|
| Jumat - Sabtu 16 - 17 Desember 2022 |
|
| Jumat - Sabtu 23 - 24 Desember 2022 |
|
| Kamis - Jumat 29 - 30 Desember 2022 |
Berdasarkan defenisi-defenisi di atas, dapat disimpulkan, pendidikan dan pelatihan merupakan upaya dalam memberikan tambahan dalam keterampilan dan pengetahuan kepada pegawai dengan teknik dan metode sesuai dengan visi misi suatu organisasi. Sehingga dalam penyelesaian tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien serta mendekati standar yang telah ditetapkan di dalam organisasi.
Pendidikan dan pelatihan (Diklat) memiliki pengertian yang sama dengan pengembangan yang merupakan proses peningkatan kerja. Pelatihan dapat membantu pegawai untuk melakukan pekerjaan yang salah dilakukannya sebagai pengalaman melalui bimbingan. Juga dapat memberikan keuntungan bagi organisasi dalam bentuk praktek bagi atasan maupun bawahan.