Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarayang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang di tetapkan dengan undang-undang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Perda. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah, Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Sehubungan dengan keluarnya peraturan baru, Kami akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Dengan Tema “PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” Yang Akan Diselenggarakan Pada :

Info Bimtek Nasional

Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 58 Tahun 2005.

Untuk Melaksanakan Pasal 182 dan Pasal 194 Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah serta Pasal 69 dan Pasal 86 UU No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Keuangan. Dapat dilihat pada sub laman Diklat Dan Bimtek Keuangan.

Bimtek PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah