Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis e-Planning – Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi tentang Program Prioritas Pembangunan Tahunan, Penyelenggaraan Urusan pemerintahan, serta pembagian kebutuhan anggaran berdasarkan wilayah melalui sistem ini diharapkan setiap tahunnya dapat diselesaikan secara tepat waktu, memenuhi unsur kualitas serta prosedur penyusunan dokumen sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sistem Informasi […]
Tag: training
Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
Bimtek Strategi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran – Bagi pejabat fungsional, khusunya bendahara pengeluaran, dalam pelaksanaan tugasnya tidak dibenarkan melakukan secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan perdagangan, penjualan jasa, pekerjaan pemborongan atau bertindak sebagai penjamin atas pekerjaan / kegiatan / penjualan, serta membuka giro/rekening pos / menyimpan uang pada suatu lembaga keuangan ataupun Bank […]
Bimtek Penatausahaan Anggaran Kas
Bimtek Penatausahaan Anggaran Kas – Penerimaan dana transfer merupakan bagian dalam aktivitas penerimaan daerah yang dimana pelaksanaannya telah diatur oleh negara melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dana transfer merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Transfer selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam […]
Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa
Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa – Selama ini penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan atau apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada bendahara tidak selalu menyertakan rekanan pemerintah (pengusaha kena pajak) untuk duduk bersama dalam satu acara perpajakan. Padahal pengusaha rekanan selaku pihak penyedia barang dan jasa kepada instansi pemerintah seharusnya sepaham dengan […]
Bimtek Diseminasi Penataan Bangunan
Bimtek Diseminasi Penataan Bangunan – Sebagaimana yang disebutkan Pembinaan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan. Tugas pengaturan dilakukan dengan penyusunan dan penyebarluasan peraturan tingkat nasional. Tugas pemberdayaan dilakukan […]
Bimtek Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan
Bimtek Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan – Untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, suatu rencana tata ruang perlu ditindaklanjuti dengan pengaturan bangunan dan lingkungan yang memadai melalui Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Pengaturan ini tidak hanya untuk mengendalikan pertumbuhan fisik sejak dini, tetapi juga melengkapi peraturan bangunan setempat yang sudah ada. RTBL berfungsi memberikan arahan secara […]
Diklat Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal
Diklat Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal – Investasi Adalah salah satu Modal utama dalam pembangunan daerah,untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh propinsi/kabupaten/kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerah nya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publiksai potensi daerah pada era sekarang […]
Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal
Bimtek Optimalisasi Rencana Umum Penanaman Modal – Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2036. RUPM berfungsi untuk mensinergikan & mengoperasionalisasikan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan. Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang […]
Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan
Bimtek Optimalisasi Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik – Implementasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE) diatur di dalam Undang-Undang (Indonesia)|Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Peresiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman modal serta Peraturan Kepala BKPM no. 14 […]
Diklat Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah
Diklat Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah – Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik. Seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik (sistem pembayaran) terkait berlakunya MPN G2. Karena itu sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami sistem pembayaran jilid II yang diberlakukan DJP. Mengingat penyetoran manual akan segera ditutup. Tugas terakhir Bendahara Pemerinth setelah […]