Tag: Pelatihan pengadaan barang dan jasa 2018

Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimtek Perpres No 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan ini didorong oleh terbitnya UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang salah satu tujuannya memberikan kemudahan dan perluasan usaha […]

BIMTEK OKUPASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Bimtek Okupasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) – Di dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu pihak atau personil yang diatur sebagai Pelaku Pengadaan (Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018). Peraturan tersebut menempatkan PPK sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran […]

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018

Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 Pada tanggal 16 Maret 2018, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 16 Tahun 2018 pengganti Perpres No. 54 Tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah akan berlaku Juli 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang […]

Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanpa Tender

Bimtek Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tanpa Tender – Metode pengadaan langsung atau pengadaan langsung barang adalah pengadaan barang langsung kepada Penyedia Barang / pedagang, tanpa melalui pelelangan. (Pasal 1 angka 32 Perpres No.70 Tahun 2012). Istilah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pemilihan penyedia dengan cara Pengadaan Langsung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan. Pejabat Pengadaan membeli barang […]

Diklat Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Diklat Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan – Jasa Konstruksi membagi Usaha Jasa Konstruksi atas jenis, bentuk, dan bidang usaha jasa konstruksi sesuai dengan Undang-undang No. 18 Tahun 1999. Jenis Usaha Jasa Konstruksi dapat terdiri dari usaha perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Masing – masing jenis usaha itu dilaksanakan oleh : Perencana Konstruksi, […]

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola PBj

Bimtek Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelola PBj – Berdasarkan peraturan Kepala LKPP No. 7 tahun 2014 tentang tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatn fungsional pengelola pengadaan barang/jasa. Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa merupakn pedoman dalam pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional pengelola pengadaan […]

Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman PBJ

Bimtek Sistem Penerapan PTK dan TKDN Terbaru sebagai Pedoman PBJ – Sebagai tantangan terhadap industri migas Nasional ke depan selain untuk meningkatkn produksi. Tetapi untuk meningkatkan efisiensi operasi dan kapasitas nasional. Karena banyaknya usulan dan usaha–usaha terobosan untuk meningkatkan efisiensi operasi atau usaha menekan cost recovery serta adanya peraturan menteri perindustrian tentang usaha meningkatkan TKDN dan […]

Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Penyusunan Spesifikasi Teknis

Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah – Dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi dan keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah dan memenuhi Peraturan Presiden No. 54 Thn 2010 yang mengamanatkan bahwa Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta para Pejabat Pembuat Komitmen wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan Barang/jasa pemerintah. Sehingga mau tidak mau Kementerian Agama selaku Instasi pemerintah harus ikut […]

Diklat Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Diklat Peningkatan Kompetensi Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan – Tugas utama Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebenarnya adalah menjadi kepanjangan tangan dari pengguna. Jadi untuk memastikan bahwa hasil dari pengadaan barang dan jasa sudah sesuai dengan kebutuhn dari pengguna. Hasil yang sesuai dengan kebutuhan tersebut berupa kesesuaian barang dan jasa dalam hal jumlah atau kuantitasnya, kualitas […]