Bimtek Manajemen Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No 17 Tahun 2020 – Penyelenggaraan Manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan untuk kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan Manajemen PNS di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada PyB dalam pelaksanaan […]
Bimtek Korespondensi dan Tata Naskah Dinas – Tata naskah dinas adalah sebuah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengesahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam kedinasan. Dan Pengertian Naskah dinas adalah sebuah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan […]
Bimtek Dan Diklat Strategi Sikap Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun dengan Meningkatan Wawasan Keterampilan Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Setiap insan memiliki wawasan keterampilan yang merupakan suatu talenta/bakat dari Tuhan YME, dimana sebagian orang ada yang sudah menyadarinya dan ada juga yang belum menyadarinya. Tentunya, jika keterampilan berkemungkinan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan dalam diri […]
Penilaian prestasi kerja adalah suatu proses serta cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objectify dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan secara berkala. Selanjutnya penilaian prestasi kerja PNS dan penyusunan sasaran kerja pegawai bertujuan untuk menjamin objectivity pembinaan Pegawai Negeri Sipil. Karena diklat penilaian prestasi kerja PNS dan penyusunan […]
Bimtek Kerja Sama Universitas – Kerja Sama adalah kegiatan bersama antara Universitas Negeri dengan pihak luar (mitra kerja) baik lembaga pendidikan negeri/swasta, pemerintah/pemerintah daerah, or swasta/BUMN, maupun lembaga lain atau perorangan. Yang berkedudukan didalam atau di luar negeri yang dilaksanakan untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama baik bersifat profit maupun non profit berdasarkan kesepakatan yang dinyatakan dalam […]
Bimtek Standar Penggajian dan Tunjangan Kinerja bagi PNS – Untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan memberikan kesejahteraan bagi pegawai negeri sipil. Maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS. selain dari PP No. 11 Tahun 2011, ada juga Peraturan pemerintah No. 34 Tahun 2014 mengatur perubahan keenam […]
Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah – Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, yang merupakn sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. lain definisi mutasi kepegawaian adalah segala perubahan […]
Bimtek Sistem Administrasi Kepegawaian – Definisi administrasi kepegawaian yaitu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai untuk mencapai tujuan. Sementara administrator bertujuan untuk menyusun dan mengendalikan seluruh kegiatan untuk memelihara, mengembangkan, mendapatkan maupun menggunakan para pegawai sesuai dengan beban kerja karena untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Pegawai merupakan faktor yang sangat penting […]
Bimtek Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap – Perjalanan dinas dalam negeri yang disebut perjalanan dinas (PD) adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota. selain itu perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang, […]
Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah – Berdasarkan Undang-Undang No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 50 Thn 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 thn 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud […]