Tag: Kepala desa bertanggung jawab kepada

Bimtek tentang Tanggungjawab Camat Lurah Kades

Bimtek tentang Tanggungjawab Camat Lurah Kades – Menjadi Miniatur Negara Indonesia, Desa menjadi lingkungan politik yang paling dekat untuk relasi antara pemegang kekuasaan dengan masyarakat. Perangkat desa turut andil dalam birokrasi negara yang memiliki daftar tugas kenegaraan. Adapun tugas yang harus dipenuhi seperti menjalankan birokrasi pada level desa, memberikan pelayanan yang bersifat administratif kepada desa […]

Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan

Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan – Perangkat Desa dan Kelurahan wajib melakukan keterbukaan penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja. Keharusan tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa. Dikarenakan saat ini kelemahan pihak pemerintah desa adalah pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabn keuangan desa yang […]

Bimtek Alokasi Dana Desa

Bimtek Alokasi Dana Desa – Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang ke­kuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan […]

Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa

Bimtek Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa – Tugas pokok pemerintah adalah melayani masyarakat. Selain itu pemerintah dituntut lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta motivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju, jadi wajar apabila dalam kondisi seperti ini dibutuhkan pemerintah danpemerintahan yang memadai. Selanjutnya kemampuan menyelenggarakn pemerintahan sangat ditentukan oleh […]

Bimtek Pengelola Kekayaan Keuangan Desa

Bimtek Pengelola Kekayaan Keuangan Desa – Bersumber pada UU No. 6 Tahun 2014 pasal 71 tentang Desa, menyatakan bahwa pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Beserta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan desa […]