Tag: Bimtek perpajakan 2019

Bimtek perpajakan 2019 – Ditujukan agar setiap individu yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pajak di institusi pemerintahan dapat lebih memahami segala hal terkait perpajakan dan meminimalisir kesalahan.dengan ini kami akan megadakan Bimtek Perpajakan adapun pilihan Bimtek sebagai berikut :

Diklat Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah

Diklat Strategi Menghadapi Jurusita Pajak Daerah – Tugas Jurusita Pajak Daerah adalah untuk menangani penagihan pajak daerah dengan harapan dapat mendongkrak Pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga dapat memberikan dampak penjeraan (deterrent effect) bagi wajib pajak yang melalaikan kewajiban pajaknya. Serta sebagai tindakan penagihan pajak secara paksa akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (tax compliance). […]

Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Pemerintah

Bimtek Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT Pemerintah – Tentunya calon peserta bimtek perpajakan sudah mengetahui apa e-SPT itu? Bagaimana cara pengisian dan pelaporannya, namun kerap kali terjadi kesalahan karena sebagian orang belum mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan elektronik SPT itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi elektronik SPT atau sering […]

Diklat Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah

Diklat Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah – Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik. Seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik (sistem pembayaran) terkait berlakunya MPN G2. Karena itu sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami sistem pembayaran jilid II yang diberlakukan DJP. Mengingat penyetoran manual akan segera ditutup. Tugas terakhir Bendahara Pemerinth setelah […]

Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah

Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah – Perpajakan berasal dari kata pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang–Undang (karena itu bisa dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Ini ada beberapa materi pajak yang akan diterbitkan untuk calon peserta bimtek pajak, contohnya untuk artikel ini adalah materi mengenai Bimtek Perpajakan […]

Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) – Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang […]

Diklat Pedoman Pemungutan PPh bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN

Diklat Pedoman Pemungutan PPh bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN – Berdasarkan Undang – Undang pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangn barang yang dianggap menguntungkan. […]

Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan

Diklat Mekanisme Pendataan dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan (PBB) – Berdasarkan Undang–Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Derah dan Retibusi Daerah serta Perda Kota / Dati II. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan. Yang dikenakan terhadap subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan secara nyata : mempunyai hak […]

Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah – Berdasarkan system self assessment sehingga wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pendaftaran NPWP juga bisa melalui […]