Bimtek Dan Diklat Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Selama ini banyak yang mempertanyakan apa sebenarnya fungsi / tugas Pendamping Desa. Pendmping Desa sering kali digambarkan sebagai pekerjaan yang santai dengan gaji yang lumayan besar. Sebagian orang menduga bahwa dengan menjadi pendamping desa maka akan banyak waktu santai dan makan gaji buta. Padahal menjadi pendamping desa […]
Tag: Bimtek Camat Lurah Kades 2018
Bimtek tentang Tanggungjawab Camat Lurah Kades Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Bimtek Dan Diklat tentang Tanggungjawab Camat Lurah Kades Berdasarkan Peraturan Pemerintah Bersumber pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala […]
BIMTEK SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
Bimtek Dan Diklat Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, yang mana pengelolaan keuangan desa meliputi : Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Proses penatausahaan dimulai dari membuat laporan pertanggungjawabn realisasi pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan kekayaan milik desa, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah […]
BIMTEK SISTEM PEMBANGUNAN DESA
Bimtek Dan Diklat Sistem Pembangunan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa, RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 Thn. Kemudian daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan pemerintah desa […]
PENINGKATAN KINERJA SERTA TUGAS CAMAT LURAH KADES DAN SEKRETARIS DESA
Bimtek Dan Diklat Peningkatan Kinerja serta Tugas Camat Lurah Kades dan Sekretaris Desa Sebagai Negara Indonesia desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat desa). Para perangkt desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan. Adapun tugasnya yaitu menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program– program […]
DIKLAT PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DAN KELURAHAN
Bimtek Dan Diklat Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Kelurahan Perangkat Desa dan Kelurahan wajib melakukan keterbukaan penggunan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban kerja. Keharusan tersebut menyusul bakal adanya gelontoran dana besar dari pemerintah pusat pasca disahkannya Undang-Undang tentang Desa. Dikarenakan saat ini kelemahan pihak pemerintah desa adalah pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawabn keuangan desa […]
Bimtek Alokasi Dana Desa
Bimtek Dan Diklat Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten / Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Kepala Desa selaku Kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam […]
BIMTEK MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA
Bimtek Dan Diklat Manajemen Pemerintahan Desa bagi Aparatur Pemerintah Desa Tugas pokok pemerintah adalah melayani masyarakat. Selain itu pemerinth dituntut lebih banyak memberikan bimbingan, pembinaan serta motivasi mengejar ketertinggalan dari bagian masyarakat yang lain yang sudah maju, jadi wajar apabila dalam kondisi seperti ini dibutuhkan pemerintah danpemerintahan yang memadai. Selanjutnya kemampuan menyelenggarakn pemerintahan sangat ditentukan […]
BIMTEK KEUANGAN DESA
Bimtek Dan Diklat Keuangan Desa Bersumber pada UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 tentang Desa, menyatakan bahwa pengertian Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang. Beserta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Selanjutnya Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan desa dan […]
