Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan PertanggungJawaban Bendahara

Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan PertanggungJawaban Bendahara – Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No:PER-03/PB/2014. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan serta disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi untuk laporan pertanggungjawaban bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ serta ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Pengertian rekonsiliasi adalah suatu proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Rekonsiliasi dan verifikasi adalah laporan pertanggungjawaban bendahara dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya.

Info Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan PertanggungJawaban Bendahara

Tujuan Penyelenggaraan Diklat
Hal ini untuk memberikan pengajaran tentu sistem rekonsiliasi. Ini merupakan proses untuk mencocokkan semua data transaksi keuangan yang dikeluarkan dalam sebuah kegiatan. Dimana ini akan disingkronisasi dengan semua sistem hingga sub sistem pada sumber sama. Mengapa diperlukan hal tersebut, untuk mengatasi kecurangan (korupsi) yang akan menguntungkan perseorangan atau kelompok.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif, dengan ini kami akan melaksanakan Diklat dan Bimtek “ Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara SKPD ”. Pelatihan tersebut akan diselenggarakan pada :

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Tata Cara Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Maka dari itu, bendahara harus melakukan tugasnya dengan sangat teliti, karena tidak ada cara lain agar laporan diterima oleh KPPN selain menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya bagi KPPN. Laporan pertanggungjawaban memiliki definisi yaitu laporan yang harus dibuat oleh bendahara mengenai keuangan yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban.

Langkah-langkah dalam membuat atau menyusun laporan pertanggungjawaban diantaranya sebagai berikut :

1. Melakukan pengecekan ulang mengenai keadaan pada pembukuan di akhir bulan pelaporan serta melakukan pengecekan fisik yang ada di kas.
2. Melakukan rekonsiliasi internal.
3. Menyiapkan sebuah data yang mendukung serta mengisi formulir berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi serta laporan pertanggungjawaban tersebut.

Untuk mengetahui informasi bimtek dan diklat keuangan dengan materi lainnya dapat dilihat di sub laman Diklat Keuangan

Bimtek Keuangan : Info Jadwal Dan Materi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara