Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 / 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang Sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebuah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak–pihak ekstern entitas pemerintah daerah (kabupaten,kota dan provinsi) yang memerlukan. (abdul halim. 2004:34). Tujuan akuntansi keuangan daerah adalah demi menyediakan informasi keuangan yang lengkap, cermat dan akurat. Maka dapat menyajikan informasi keuangan yang andal dan dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada sistem pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan akuntansi keuangan daerah. Maka sebagai media riset pendidikan dan pelatihan formal dengan ini kami akan melaksanakan pelatihan bimtek dan diklat keuangan dengan tema “ Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Bendaharawan SKPD”. Pelaksanaan pelatihan keuangan ini akan diselenggarakan di beberapa daerah pada:

Info Jadwal Bimtek Nasional

Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan

Yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi : Asas umum pengelolaan keuangan daerah; Pejabat-pejabat yang mengelola keuangan daerah; Struktur APBD; Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; Penyusunan dan penetapan APBD; Pelaksanaan dan perubahan APBD; Penatausahaan keuangan daerah; Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; Pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD; Pengelolaan kas umum daerah, Piutang daerah, Investasi daerah, Barang Milik Daerah (BMD), Dana cadangan, Utang daerah dan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); Pengaturan pengelolaan keuangan daerah. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah; Penyelesaian kerugian daerah.

Pada tahap pelaksanaan APBD diperlukan

• Konsistensi dalam menyelenggarakan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
• Terjaminnya kehandalan data barang / aset dan persediaan;
• Pengembangan system akuntansi serta ketersediaan SDM dan infrastruktur teknologi informasi;
• Pencatatan transaksi yang didukung dengan bukti yang cukup; serta
• Tercipta koordinasi diantara semua pihak yang terkait, khususnya koordinasi antara Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa(PBJ), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pengelola Barang Milik Daerah(PMD) dengan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).

Untuk mengetahui informasi bimtek dan diklat keuangan dengan materi lainnya dapat dilihat di sub laman Diklat Keuangan

Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah dan Proses Akuntansi bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan