Konsepsi Pokok Pikiran DPRD yang terdapat di PP Nomor 16 tahun 2010 mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tatib DPRD. Dimana dalam Pasal 55 disebutkan: Badan Anggaran mempunyai tugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan RAPBD paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. Di dalam PP No. 16 Tahun 2010, Pokok Pikiran DPRD dipertegas dari sisi ruang lingkup dan pelaksanaannya menjadi tugas Badan Anggaran.

Sedangkan didalam Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 / 2008 mengenai Tahapan, Tata cara Penyusunan dan Pengendalian serta Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sementara Pasal 107 disebutkan: Perumusan rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Tahunan Daerah): penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD.

Didalam regulasi dimaksud diatas, telah dijelaskan bahwa penelaahan Pokok Pikiran di DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD. Berdasarkan hasil rapat dengan DPRD seperti rapat dengar pendapat atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Bila kita lihat dari beberapa Peraturan Pemerintah yang telah diatur mengenai Tata Tertib DPRD. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa kali perubahan regulasi diantaranya PP 1/2001 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya di diganti menjadi PP No. 25 tahun 2004 mengenai Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), dan PP 25/2004 direvisi menjadi PP 53/2004 serta sekarang yang masih berlaku PP No. 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Tata Tertib DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Berkenaan denganhal tersebut diatas dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan materi “Bimtek dan Diklat tentang Optimalisasi reses & Pokok Pikiran DPRD hasil Jasmara” yang akan dilaksanakan pada:

Jadwal bimtek,diklat / pelatihan selanjutnya, silahkan anda lihat info dibawah ini :

Info Jadwal Diklat Nasional

Diklat Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara

Tak hanya reses, dalam DPRD juga terdapat pokok-pokok pikiran yang bermakna semua hal0hal yang harus dilakukan DPRD sebagai wakil rakyat. Pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) 54/2010 telah diatur mengenai pokok-pokok pikiran DPRD. Permendagri 54/2010 berisi tentang cara penyusunan dan pengendalian serta rencana pembangunan yang akan dilakukan suatu daerah tertentu.

Selain itu ada pula jaring aspirasi dan partisipasi yang disingkat dengan Jasmara, ini merupakan suatu program yang dilaksanakan pemerintah daerah. Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil jasmara direalisasikan dengan kegiatan Bimbingan Teknis atau Bimtek. Bimtek terbagi menjadi beberapa bagian sesuai fungsinya sebagai contoh bimtek kebijakan umum, optimalisai fungsi dan wewenang serta bimtek optimalisasi tugas.

Untuk Info lebih lanjut mengenai Bimtek ataupun Diklat DPRD disertai beberapa materi lainnya yang lebih lengkap. Dapat dilihat pada kategori Bimtek DPRD

Bimtek Dan Diklat Optimalisasi reses dan pokok pikiran DPRD hasil Jasmara