Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan APBD – Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, tugas komisi DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturn daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi. Atau dengan kata lain melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD.

Keputusan mengenai penyusunan dan penetapan APBN/APBD dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, integrasi sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi anggaran, penyatuan anggaran, dan penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran.

Sementara upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD. Lalu pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar 1945.

Sehubungn dengan itu, dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 ini disebutkan bahwa belanja negara dan belanja daerah dirinci sampai dengn unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Mengenai hal tersebut berarti bahwa setiap pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. Maka ini kami akan mengadakan Bimtek tentang Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD. bimtek dan diklat DPRD akan diselenggarakan pada:

Jadwal selanjutnya, silahkan lihat info dibawah ini :

Info Jadwal Bimtek Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai selesai - Menginap 3 malam (Twin Shering) - Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; - Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) - Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. City Tour Peserta ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1 2 & 3. 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Fax. : ( 021 ) 22443223 Telpon / WA : 0812 7173 5134 Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com Syarat & Ketentuan Berlaku. Biaya Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Diklat Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan APBD

Tujuan Dan Fungsi Wewenang DPRD Dan Pemerintah Dalam Penetapan Anggaran

Dalam proses penyusunan dan penetapan APBD, DPRD dan pemerintah harus menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan di dalam peraturan undang-undang.

Di dalam aturan undang-undang tersebut, belanja negara serta belanja daerah harus dirinci berdasarkan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan serta jenis belanja apa yang dilakukan.

Artinya setiap pergeseran yang terdapat pada anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, dan yang lainnya, harus sesuai dengan persetujuan dari DPRD.

Salah satu upaya dalam memperbaiki proses anggaran di dalam sektor publik adalah bagaimana cara menerapkan anggaran yang berbasis sebuah prestasi kerja.

Karena sistem anggaran yang berbasis pada prestasi kerja memerlukan kriteria yang memadai, yaitu dalam hal pengendalian kerja dan evaluasi. Serta untuk menghindari adanya duplikasi dalam hal menyusun rencana kerja dan anggaran dalam kementrian negara, lembaga, dan perangkat daerah. Selain itu diperlukan juga penyatuan sistem akuntabilitas kinerja di dalam sistem penganggaran.

Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan APBD

Sistem akuntabilitas kinerja di dalam sistem penganggaran

Caranya yaitu dengan memperkenalkan sistem penyusunan dalam hal rencana kerja dan anggaran dalam kementrian, lembaga, dan perangkat daerah. Dengan dilakukannya penyusunan tersebut, maka akan terpenuhi kebutuhan pada anggaran yang berbasis prestasi kerja dan juga pengukuran akuntabilitas dalam kinerja kementrian, lembaga, dan perangkat daerah yang bersangkutan.

Sama dengan upaya dalam menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja di sektor publik, maka harus dilakukan perubahan klasifikasi anggaran. Agar anggaran tersebut sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara internasional. Sebelum diberlakukannya aturan undang-undang yang baru, anggara belanja dikelompokkan ke dalam 2 jenis anggaran.

Kedua jenis anggaran tersebut yaitu anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. Pada awalnya kedua jenis anggaran itu bertujuan untuk memberikan penekanan kepada arti pentingnya pembangunan serta pelaksanaan yang mungkin menimbulkan peluang adanya duplikasi, penumpukan, serta penyimpangan penggunaan anggaran.

Namun ternyata penuangan rencana pembangunan yang ada di dalam suatu dokumen perencanaan nasional yang ditetapkan selama 5 tahunan dirasa tidak realistis, dan tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintah di era globalisasi.

Untuk Info Diklat DPRD dengan materi lainnya yang lebih lengkap. Dapat dilihat pada kategori Bimtek DPRD