Bimtek Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB

Bimtek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB – Demi meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER–12/PJ Tahun 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.

Sementara itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Dan Undang-Undang mengenai Pajak dan Retribusi Daerah serta pengelolaan keuangan retribusi PBB. Diperlukan suatu pemahaman yang baik bagi Aparatur pemerintah daerah sehingga terwujud Pemerintahan Good Governance.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Untuk Memberikan kemudahan,kepastian hukum,meningkatkan pelayanan dalam pelaporan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau harta serta kewajiban menurut ketentuan peraturan terkait bidang perpajakan maupun penyampaian SPT dalam bentuk/melalui : e-SPT, e-Filling dan media elektronik yang telah diterapkan.

Info Bimtek Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB

Maka dibuatlah bimbingan teknologi mengenai manajemen pengelolaan keuangan pajak dan retribusi daerah serta kedudukan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal ini bertujuan untuk memberi pengetahuan pada setiap masyarakat yang masih belum memahami tentang manajemen keuangan pengelolaan di bidang perpajakan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman akan hal tersebut, dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat dengan tema “Kedudukan Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan(BPHTB)Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak dan Retribusi Daerah”. yang akan dilaksanakan pada :

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

1. Merumuskan segala jenis kebijakan di bidang pendapatan daerah.
2. Menyusun kebijakan pelaksanaan dalam pemungutan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB serta Pajak Bumi dan Bangunan yang biasa disingkat menjadi PBB.
3. Menyelenggarakan segala jenis urusan dalam pemerintahan serta pelayanan umum di bidang pendaftaran dan pendataan, penetapan dan penagihan, retribusi daerah, serta pembukuan dan pelaporan dan pengendalian dalam operasional pajak.
4. Melakukan pendataan, penilaian, serta menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah perkotaan.
5. Mengolah segala hal data dan informasi yang berkaitan dengan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di daerah perkotaan.
6. Melakukan pelayanan dalam hal Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan atau BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB di daerah perkotaan.

Beberapa Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Dalam Penerimaan PBB Di Suatu Daerah

1. Banyak tanah yang sudah dijual oleh warga atau penduduk namun tidak ada BNN atau Bea Balik Nama. Sedangkan data yang tertera di surat tanah adalah pemilik yang pertama.
2. Warga atau penduduk yang tidak kooperatif dalam hal pembayaran pajak khususnya PBB.
3. Banyak juga tanah kosong yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya, sehingga tidak diketahui WP atau Wajib Pajaknya.

Maka dari itu, masih banyak kesulitan dan hambatan yang ditemui oleh hampir pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerahnya.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Keuangan , dapat dilihat pada sub laman diklat Keuangan

Bimtek Keuangan : Info Jadwal Dan Materi Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB