Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Bimtek sistem mutasi kepegawaian daerah biasanya dirancang untuk pengelola mutasi kepegawaian daerah, seperti kepala bagian kepegawaian, staf kepegawaian, dan pejabat yang berwenang melakukan mutasi pegawai negeri sipil (PNS). Bimtek ini juga terbuka untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan mutasi kepegawaian daerah, seperti PNS, organisasi perangkat daerah (OPD), dan masyarakat umum.

Bimtek sistem mutasi kepegawaian daerah merupakan kegiatan yang penting bagi pemerintah daerah yang ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas mutasi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. Bimtek ini dapat membantu pemerintah daerah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mutasi kepegawaian yang efektif, sehingga dapat melakukan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bimbingan Teknis Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan para pengelola mutasi kepegawaian daerah dalam melakukan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah. sistem mutasi kepegawaian daerah merupakan kegiatan yang penting bagi pemerintah daerah yang ingin meningkatkan kualitas layanan publiknya. Bimtek ini dapat membantu pemerintah daerah untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip mutasi pegawai yang efektif, sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Didalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik. Dimana dalam perencanaan serta pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi.

Demikian apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Dengan ini kami  akan menyelenggarakan pelatihan kepegawaian yaitu “Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah”, pelatihan akan dilaksanakan pada:

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU. Mutasi yang secara teknis dalam Undang – Undang ini diartikan sebagai perpindahan, yang merupakn sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. lain definisi mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain.

Adapun persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi atau mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis. maka yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Kepegawaian , dapat dilihat pada sub laman Diklat Kepegawaian.

Diklat Kepegawaian Daerah : Info Jadwal Dan Materi Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah