Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 1999. Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, yang merupakn sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. lain definisi mutasi kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga dan lain-lain.

Beberapa tujuan mutasi pegawai sebagai berikut :

  • untuk memaksimalkan produktifitas dari karyawan yang bersangkutan,
  • untuk menambah pengetahuan pekerja
  • sebagai rangsangan bagi minat karyawan untuk meneliti jengjang karir yang lebih tinggi lagi di perusahaan.
so, Bimtek Dan Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Adapun persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah. Dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi atau mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis. maka yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya.

Didalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik. Dimana dalam perencanaan serta pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi. Demikian apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan organisasi pemerintahan. Dengan ini kami  akan menyelenggarakan pelatihan kepegawaian yaitu “Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah”, pelatihan akan dilaksanakan pada:

Jadwal bimtek dan diklat selanjutnya, silahkan lihat dibawah ini :

Bulan Mei 2019
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
10 - 11 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
16 - 17 Mei 2019 di Hotel The 101 Kota Malang
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Grand Antares Medan
16 - 17 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
21 - 22 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
28 - 29 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
28 - 29 Mei 2019 di Hotel The 101 Kota Malang
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Grand Antares Medan
Bulan Juni 2019
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
19 - 20 Juni 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Quest Surabaya
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Whizz Prime Manado
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
27 - 28 Juni 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Quest Surabaya
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Whizz Prime Manado
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Dengan fasilitas sebagai berikut :
-Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai selesai
- Menginap 3 malam (Twin Shering)
- Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
- Sertifikat Pelatihan
-Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

Catatan :
1. City Tour Peserta ( Peserta Wajib Konfirmasi )
2. Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1 2 & 3.
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran :
Fax. : ( 021 ) 22443223
Telpon / WA : 0812 7173 5134
Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com
Syarat & Ketentuan Berlaku. Biaya Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Hal-hal yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Mutasi PNS adalah sebagai berikut :

  • Mutasi Pegawai dapat dilakukan antara 1 instansi Pusat, antar instansi pusat, 1 instansi daerah, antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan perwakilan Indonesia di luar negeri atau Duta Besar. Contohnya adalah mutasi seorang PNS dari Kementrian Perdagangan di mutasi ke Kementrian Pariwisata. Mutasi dari Duta Besar Indonesia untuk Thailand menjadi Duta Besar Indonesia untuk Singapura.
  • Proses mutasi PNS baik di instansi pusat maupun daerah dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang sudah memahami jabatan yang akan dipindahtangankan dan Pegawai yang dimutasi adalah yang berkompeten di bidang yang baru.
  • Jika terjadi Mutasi PNS antar kabupaten/kota dalam 1 provinsi, mutasi tersebut ditetapkan oleh Gubernur setelah konsultasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Misalnya mutasi Pegawai dari Pemkab Tasik ke Pemkot Bandung, ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.
  • Proses mutasi antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Nasional. Misalnya mutasi Gubernur Jawa Barat menjadi Gubernur Jawa Tengah, ditetapkan oleh Mendagri.
  • Mutasi dari Instansi Pusat ke Daerah, atau sebaliknya mutasi dari Instansi Daerah ke Pusat, ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
  • Mutasi PNS dilakukan dengan objektif sehingga meminimalisasi terjadinya konflik kepentingan, bukan karena sentimen politik atau sebagainya, melainkan karena PNS tersebut dibutuhkan di tempat yang baru.
  • Pembiayaan untuk proses mutasi dibebankan kepada APBN atau APBD. Jika mutasi terjadi di Instansi Pusat, maka dibebankan kepada APBN, namun jika mutasi tersebut terjadi di Instansi Daerah maka biaya dibebankan kepada ABBD.

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Syarat Bagi Pegawai Yang Akan Di Mutasi

Sistem Mutasi Kepegawaian yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 2014 tersebut diperkuat lagi dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. K. 26-30/V.100-2/99 yang menegaskan bahwa semua proses mutasi atas persetujuan Badan Kepegawaian Nasional.

Hal itu ditetapkan agar tidak terjadi proses mutasi secara subjektif, terutama di jajaran Instansi Pemerintah Daerah, hal ini sering terjadi, karena di daerah banyak posisi dan jabatan diberikan kepada seseorang berdasarkan hubungan baik.

Untuk mencegah hal tersebut diatas, maka dibutuhkan beberapa syarat dalam menerapkan Sistem Mutasi Kepegawaian, yaitu :

  • Kompetensi atau kemampuan kerja dari personil yang akan dimutasi. Jika PNS memiliki kemampuan yang lebih baik, maka dia berpotensi dimutasikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  • Minimum golongan yang dibutuhkan, misalnya mutasi pegawai menjadi Golongan IV maka dibutuhkan minimum golongan sebelumnya adalah IIIb.
  • Prestasi Kerja, misalnya seorang walikota yang memiliki prestasi, bisa berkesempatan dimutasikan ke tingkat Provinsi.
  • Peringkat Jabatan yang tidak melompat terlalu jauh, misalnya dari Staf biasa menjadi Kepala Daerah.
  • Kebutuhan Instansi yang bersangkutan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Kepegawaian , dapat dilihat pada sub laman Diklat Kepegawaian.

Bimtek Sistem Mutasi Kepegawaian Daerah

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.