Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara – Pengertian rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem / subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Sementara Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, perhitungan uang dan lain sebagainya. Rekonsiliasi dan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara dibuat sebagai wujud dari pertanggungjawaban bendahara atas uang yang dikelolanya. Adanya dasar hukum sesuai Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013 dan Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014.

LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Satuan kerja diharapkan mampu mengantisipasi untuk laporan pertanggungjawaban bendahara yang dibuat benar dan akurat. Satuan kerja diharapkan lebih teliti dalam membuat LPJ dan ketika disampaikan ke KPPN tidak salah sehingga tidak perlu bolak-balik memperbaiki LPJ.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Setelah disahkan dasar hukum baru yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No : PMK-162/PMK.05/2013. Dan diperkuat dengan aturan dari Perdirjen Perbendaharaan No : PER-03/PB/2014. Ini menerangkan tentang Laporang Pertanggungjawaban (LPJ) yang disusun oleh bendahara setelah adanya kegiatan.

Info Bimtek Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Dimana pemerintah mengimbau pada semua sektor pemerintahan, baik pusat dan daerah. Untuk membuat LPJ sesuai dengan keadaan di lapangan, akurat dan tanpa adanya penambahan atau pengurang satu persen pun. Dimana nantinya setiap LPJ yang telah di susun, diperiksa kembali oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) pusat dan derah.

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif mengenai pelatihan / Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara.dengan ini kami akan melaksanakan Bimtek dan “Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Bendahara SKPD” pada:

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara

Tujuan Penyelenggaraan Diklat

Hal ini untuk memberikan pengajaran tentu sistem rekonsiliasi. Ini merupakan proses untuk mencocokkan semua data transaksi keuangan yang dikeluarkan dalam sebuah kegiatan. Dimana ini akan disingkronisasi dengan semua sistem hingga sub sistem pada sumber sama. Mengapa diperlukan hal tersebut, untuk mengatasi kecurangan (korupsi) yang akan menguntungkan perseorangan atau kelompok.

Sedangkan verifikasi untuk melakukan pemeriksaan kembali kebenaran data tersebut, dimana dalam diklat akan diberikan pemahaman akan konsep while verifikasi. Sedikit ada perbedaan antaranya keduanya, dimana untuk while verifikasi akan dilakukan pemeriksaan ulang secara manual, tentang laporan perbelanjaan, harga dan perhitungan hingga akhir pengeluaran. Ini memang cukup sulit, sehingga lebih baik mengirimkan anggota yang masih muda dan mengenal sistem komputasi dengan baik.

Sehingga, setelah berlangsungnya diklat tersebut, diharapkan setiap bendahara di daerah paham akan konsep verifikasi dan rekonsiliasi yang baru. Dimana lebih baik, efektif dan efisien, ini untuk mengatasi dua kali kerja yang sering kali diminta oleh pihak KPPN, baik pusat dan daerah.

Sarana dan Prasarana Diklat

Pelatihan ini memang bisa berlangsung secara legislatif atau eksklusif, ada baiknya setiap daerah membuat acara pelatihan sendiri agar lebih mudah memberikan pemahaman dan setiap peserta mengerti setiap materi yang diberikan dengan baik. Masa pelatihan hanya 2 hari 3 malam, dimana bisa ditentukan pada hari aktif atau masa libur.

Selain diberikan penginapan untuk peserta dari luar kota, ada fasilitas penjemputan langsung di bandara, coffe break setelah kedatangan, hingga makan lengkap (sarapan, makan siang dan makan malam di hotel ) selama acara berlangsung.

Fasilitas selama diklat akan diberikan tas ransel ekslusif yang hanya dimiliki peserta beserta seminar kit. Setelah acara selesai, setiap peserta diklat akan mendapatkan sertifikat bukti telah mengikuti diklat hingga selesai, makalah selama acara berlangsung dan suvenir menarik.

Ini akan jadi pengalaman yang menarik sekaligus bisa kembali belajar, bagaimana cara pengolahan LPJ untuk laporan perbendaharaan yang baik, tepat dan efektif. Sehingga tidak perlu lagi ada kendala perbaikan yang membuat Anda harus bolak balik kantor KPPN.

Untuk mengetahui informasi bimtek dan diklat keuangan dengan materi lainnya dapat dilihat di sub laman Diklat Keuangan

Bimtek Keuangan : Jadwal Dan Materi Rekonsiliasi dan Verifikasi Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara