Bimtek Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap

Perjalanan dinas dalam negeri yang disebut perjalanan dinas (PD) adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota. selain itu perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah RI untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang, termasuk perjalann dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan sebaliknya.

Sementara perjalanan dinas luar negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dilingkungan Kementrian Dalam Negeri, pemda dan pimpinan serta anggota DPRD Provinsi, Kabupaten / Kota yang berangkat keluar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.

so, Bimtek Dan Diklat Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap

Beberapa dasar hukum mengenai perjalanan dinas seperti di bawah ini :

  • Instruksi Pres No. 11 Thn 2005 ttg Perjalanan Dinas ke Luar Negeri
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.5 Tahun 2007 ttg Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.
  • Peraturan Mendagri No. 11 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Kemdagri, Pemda dan Pimpinan serta Anggota DPRD.

Berdasarkan permendagri No. 16 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia dalam melakukan pemeriksaan dan memberi opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Salah satu temuan yang sering dimasukan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). BPK adalah suatu Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, baik yang dilakukan oleh Instansi Vertikal, Pemerintah Daerah maupun oleh DPRD.

Karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman Pemda, baik Eksekutif maupun Legislatif pada Sistem Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas. Dengan ini kami akan melaksanakan Bimtek dan Diklat “Prosedur Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap”. Kemudian Kegiatan pelatihan perjalanan dinas ini akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek Nasional

Bulan Mei 2019
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
03 - 04 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
03 - 04 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
10 - 11 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
10 - 11 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
16 - 17 Mei 2019 di Hotel The 101 Kota Malang
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Grand Antares Medan
16 - 17 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
16 - 17 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
21 - 22 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
21 - 22 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
28 - 29 Mei 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Quest Surabaya
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
28 - 29 Mei 2019 di Hotel The 101 Kota Malang
28 - 29 Mei 2019 di Hotel Grand Antares Medan
Bulan Juni 2019
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
19 - 20 Juni 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Quest Surabaya
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
19 - 20 Juni 2019 di Hotel Whizz Prime Manado
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Oasis Amir Jakarta
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Pesonna Malioboro Jogja
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Pacific Palace Batam
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Eden Kuta Bali
27 - 28 Juni 2019 di Ibis Styles Braga Bandung
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Ibis City Center Makassar
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Quest Surabaya
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
27 - 28 Juni 2019 di Hotel Whizz Prime Manado
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta

Dengan fasilitas sebagai berikut :
-Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai selesai
- Menginap 3 malam (Twin Shering)
- Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
- Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
- Sertifikat Pelatihan
-Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

Catatan :
1. City Tour Peserta ( Peserta Wajib Konfirmasi )
2. Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
3. Syarat & Ketentuan Berlaku
4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1 2 & 3.
5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

Konfirmasi pendaftaran :
Fax. : ( 021 ) 22443223
Telpon / WA : 0812 7173 5134
Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com
Syarat & Ketentuan Berlaku. Biaya Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimtek Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap

Di dalam Satuan harga atau biaya sebuah perjalanan dinas di daerah selayaknya ditetapkan oleh kepala daerah. Sesuai dengan keputusan dari kepala daerah dalam hal ini yaitu gubernur, bupati atau walikota. Biaya perjalanan dinas ini harus ditetapkan oleh produk hukum daerah yang bentuknya adalah penetapan. Begitupun dengan aspek tanggung jawab dalam hal perjalanan dinas harus sesuai dengan ketentuan atau penetapan yang berasal dari kepala daerah. Aspek pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tersebut harus berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh menteri keuangan.

Biaya perjalanan dinas dari satu kali perjalanan meliputi beberapa hal diantaranya yaitu biaya transportasi, biaya akomodasi serta uang saku yang seharusnya dibayarkan pada pegawai sesuai dengan standar biaya yang ada. Penghitungan biaya perjalanan tersebut harus dihitung dengan sangat detail dan menerapkan suatu prinsip kewajaran agar pegawai tidak harus rugi atau nombok.

Tetapi seorang pegawai yang melakukan sebuah perjalanan dinas, jangan sampai juga mendapat kelebihan biaya atau mendapat keuntungan dari biaya lebih bayar dalam satu perjalanan dinas. Hal tersebut sudah diatur dalam peraturan undang-undang agar kedua belah pihak tidak mendapat kerugian dan tidak mengambil keuntungan dari biaya perjalanan dinas tersebut.

Strategi dan Tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas berdasarkan permendagri No.16 tahun 2013 harus dilakukan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, serta transparan dan adanya tanggung jawab. Dalam melakukan pemeriksaan serta opini terhadap laporan keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK, adalah temuan yang dicantumkan dalam LHP.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) juga bertanggung jawab dan memeriksa bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, baik yang dilakukan oleh salah satu instansi pemerintahan ataupun pemerintah daerah oleh DPRD. Perjalanan dinas tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, tidak boleh ada pelanggaran atau kecurangan apapun di dalamnya.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Kepegawaian , dapat dilihat pada sub laman Diklat Kepegawaian.

Bimtek Prosedur Perjalanan Dinas bagi PNS dan Pegawai Tidak Tetap

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.