Diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah

Diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah – LAKIP adalah singkatan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Selain itu Lakip juga merupakan pedoman yang dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang efficient, effective dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannnya. Sementara Penyusunan Lakip merupakan pelaksanan kewajiban organisasi untuk menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu instansi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Mengingat pernah terjadinya krisis ekonomi yang pernah dialami Indonesia dan Negara ASEAN pada tahun 1997. Memberi pelajaran buat kita mengenai pentingnya tata pemerintahan yang baik. Hal itu dapat ditujukan dengan cara berpikir dan memperluas pengetahuan kita bagaimana untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai contoh dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab, lebih baik dan lebih berdaya guna. Maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,  yang mana lakip (laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) diperlukan untuk mengetahui kemampuan setiap lembaga pemerintah atau instansi pemerintah dalam pencapain visi, misi, dan tujuan dari sebuah organisasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah yang lebih berdaya guna, lebih bersih dan lebih bertanggung jawab. Dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan dan bimtek lakip dengan tema “Diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah, Penyusunan RENSTRA serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” yang akan dilaksanakan pada:

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimtek Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah

Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah, silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.

Untuk Informasi Bimtek dan Diklat Pemerintahan dengan materi lainnya, dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.

Diklat Penyusunan Lakip dan Dokumen Kinerja Pemerintah Daerah