Diklat Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal

Diklat Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal – Investasi Adalah salah satu Modal utama dalam pembangunan daerah,untuk itu penanaman modal merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh propinsi/kabupaten/kota. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dalam menggali potensi daerah nya dan menciptakan peluang penanaman modal. Promosi atau publiksai potensi daerah pada era sekarang ini menjadi sangat penting. Mengingat peran nya sebagai sarana pemasaran daerah dalam rangka Menjual daerahnya kepada Investor.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Info Bimtek Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal

Kondisi yang Kondusif dan peluang investasi yang besar,serta kemudahan dalam berinvestasi. Adalah hal yang diharapkan oleh para investor untuk menanamkan modal nya disuatu daerah. Informasi yang cepat,tepat dan terpercaya serta sesuai dengan kebutuhan sangat diperlukan oleh dunia usaha karenaitu diperlukan suatu Sistem Informasi untuk melakukan promosi potensi daerah. Pendataan Monitoring dan Evaluasi penanaman modal baik penanaman modal Asing(PMA) maupun penanaman modal dalam negeri(PMDN).

Maka oleh sebab itu untuk meningkatkan Pemahaman akan pentingnya pelatihan/Bimtek dibidang Penanaman Modal dengan ini kami akan menyelenggarakan Pelatihan/Bimtek/Diklat Dengan Materi “Pedoman Perencanaan,Regulasi dan Implementasi Sistem Informasi Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan”. Yang akan dilaksanakan pada:

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal

Pentingnya Pedoman Perencanaan Bagi Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah sangat membutuhkan sistem informasi secara elektronik yang nantinya akan berguna untuk publikasi atau promosi daerah kepada investor. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik akan menjadi sarana untuk mengontrol regulasi dan implementasi dana daerah dari investor.

Untuk pedoman perencanaan pembangunan daerah, sesuai yang diatur dalam Undang – Undang Pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang pembangunan nasional yang melibatkan pembangunan daerah. Dimana sistem perizinan dapat di lakukan oleh daerah yang diajukan kepada pemerintah provinsi.

Pelayanan perizinan adalah hal yang paling sering menjadi masalah dalam sistem pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu ada perencanaan pembangunan daerah yang baik agar proses pembangunan daerah berjalan dengan lancar.

Masalah yang biasa muncul dalam sistem pembangunan daerah adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan prosedur yang di gunakan pemerintahan. Saat ini pemerintah sudah menyediakan SPIPISE atau Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang mempermudah akses perizinan investasi pembangunan daerah.

Selain pengetahuan masyarakat dalam daerah tentang SPIPISE untuk mendapatkan investor, ada juga permasalahan lain yang biasanya menyebabkan proses pembangunan daerah berjalan sangat lama. Kurangnya fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai juga menghambat proses pelaksanaan pembangunan.

Implementasi sistem informasi memiliki arti sebuah proses untuk mewujudkan program pembangunan daerah melalui sarana informasi sebagai sarananya. Tanpa implementasi yang efektif kebijakan tidak akan terlaksana dengan baik. Implementasi biasanya di lakukan dengan bersamaan dengan kebijakan yang ada dalam suatu daerah.

Implementasi dari aturan pemerintah harus di lakukan sesuai aturan pemerintah setempat, untuk mendapatkan perizinan investasi dari provinsi. Sehingga pedoman perencanaan, regulasi dan implementasi sistem informasi penanaman modal daerah dan pelayanan perizinan dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan peraturan Undang- Undang yang ada

Untuk Info Bimtek dan Diklat penanaman modal dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek Penanaman Modal

Bimtek Penanaman Modal : Info Jadwal Dan Materi Perencanaan Regulasi Dan Implementasi Penanaman Modal