Diklat Pedoman Pemungutan PPh bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN – Berdasarkan Undang – Undang pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangn barang yang dianggap menguntungkan. Maka baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut karena dari itulh PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Bersumber dari Direktorat Jendral Pajak tentangseri pph pajak penghasilan pasal 22 adalah pph yang dipungut oleh:

• Bendahara pemerintah pusat/ daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang.
• Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
• Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Dalam rangka memberikan bimbingan dalam mengoperasikan aplikasi tersebut kepada bendahara pemerintah dan BUMN. Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu dari lingkungan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dengan materi bimtek dan Diklat “PEDOMAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 BAGI BENDAHARA PEMERINTAH DAN BUMN”. Pelatihan akan diselenggarakan dibeberapa daerah pada :

Jadwal bimtek dan diklat selanjutnya, silahkan lihat info dibawah ini :

Bimtek Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib buat daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berbentuk memaksa menurut Undang-Undang. Dengan tak memperoleh bunga dengan cara langsung dan dimanfaatkan buat kepentingan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yakni pungutan daerah sebagai penyetoran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemimpin daerah guna keperluan orang pribadi atau badan.

Untuk membuat pemahaman dan juga pembelajaran kepada pemerintah daerah di bidang pajak. Maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan sebuah Bimtek Pajak. Tujuan dari bimtek ini adalah sebagai dasar pemahaman dalam bidang perpajakan untuk aparatur pemerintahan daerah.

Untuk Info Bimtek dan Diklat Perpajakan dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek Perpajakan.