Diklat Manajemen Penanaman Modal Daerah – Penanaman Modal didaerah merupakan investasi bagi pembangunan suatu daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar oleh  pemerintahan daerah. Agar dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah maun nasional. Puska Pemda memandang penting akan pemahaman penanaman modal. Dalam waktu dekat ini Puska Pemda akan menyelengkaran diklat Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

Pelayanan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu akan mempermudah para investor lokal, nasional maupun asing untuk berinvastasi pada daerah tertentu, tentunya akan menguntungkan pemerintah daerah.

Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah akan Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sangat diperlukan untuk pembangunan daerah tertentu, bangsa dan negara secara keseluruhan. Dengan mengikuti Bimtek Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Kebutuhan akan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang harapkan disetiap daerah Indonesia akan lebih mudah tercapai.

Dalam rangka Mengoptimalkan pemahaman Aparatur dan Pegawai  Pemerintah akan Manajemen Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Maka kami akan menyelenggarakan Pelatihan/Bimtek/Diklat dengan materi tersebut yg akan dilaksanakan pada:

Jadwal Diklat Nasional

Prinsip dasar pelayanan yang ingin dicapai PTSP

1. Mudah, yaitu proses menyelesaikan permohonan dapat dilakukan secara sederhana dan mudah dimengerti investor
2. Cepat, yaitu membutuhkan waktu lebih singkat untuk menyelesaikan permohonan
3. Tepat, yaitu adanya kesesuaian produk dengan peraturan perundangan
4. Akurat, yaitu dalam memberikan fasilitas mesin, bahan dan barang sesuai dengan kebutuhan produksi
5. Transparan dan akuntabel, yaitu alur dalam proses menyelesaikan permohonan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

10 prinsip pelayanan publik menurut Keputusan MENPAN No. 63 Tahun 2003 yang diberikan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Kesederhanaan : dalam PTSP memiliki arti sebagai tata cara pelayanan publik yang tidak rumit, dapat dimengerti dengan cepat, dan mudah dilakukan.
2. Kejelasan : mencakup persyaratan teknis, administrasi pelayanan, tanggung jawab petugas ketika melakukan pelayanan, detail biaya yang dibutuhkan, serta tata cara pembayaran.
3. Kepastian waktu : hal ini terkait dengan melakukan perizinan dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi : prinsip ini menjelaskan bahwa pelayanan publik itu benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan : agar dapat memberi rasa aman dan kepastian hukum, sehingga pemohon izin merasa aman.
6. Tanggung jawab : pegawai PTSP setiap tahun dikirim pelatihan agar memiliki jiwa bertanggung jawab, baik sebagai pemberi layanan maupun menyelesaikan keluhan/
7. Kelengkapan sarana prasarana : pentingnya kelengkapan sarana prasarana agar tidak menghambat waktu dalam menyelesaikan pelayanan perizinan.
8. Kemudahan akses : yang dimaksud yaitu mudah di jangkau oleh masyarakat dan fasilitas pelayanan yang sudah memadai.
9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan : orang yang memberikan pelayanan diharuskan untuk disiplin, sopan dan ramah.
10. Kenyamanan : lingkungan di PTSP sudah rapi, bersih, dan nyaman.

Pelaksanaan PTSP oleh BKPM dalam urusan penanaman modal terbagi menjadi

1. Penanaman modal beruang lingkup lintas provinsi
2. Penanaman modal berdasar SDA yang tidak dapat diperbaharui serta kerusakan alam yang tinggi
3. Penanaman modal industri yang menjadi prioritas tertinggi berskala nasional
4. Penanaman modal berdasarkan pertahanan dan keamanan nasional
5. Penanaman modal asing dan penanaman modal dengan memanfaatkan modal asing
   a. Penanaman modal asing yang dikerjakan pemerintah negara lain
   b. Penanaman modal asing yang dikerjakan WNA atau badan asing
   c. Penanaman modal asing yang memanfaatkan modal berasal dari pemerintah negara lain
6. Serta penanaman modal lain yang merupakan urusan pemerintah berdasarkan undang-undang