Diklat Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Diklat Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN – Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 berisi tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, diberlakukan sejak tanggal 21 Juli 2014, mengatur tentang alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat, yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Minimal 10% dari APBD Kabupaten/Kota tersebut adalah milik Desa yang harus disalurkan ke Desa, yang dianggarkan setiap tahunnya melalui APBD yang disetujui DPRD setiap wilayah. Dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tersebut mengatur pengalokasian Dana Desa dengan menggunakan rumus persentase untuk mengukur bobot luas wilayah, jumlah penduduk dan angka kemiskinan desa.

Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN ini telah berulang kali diubah dan terakhir di ubah dengan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis Peraturan Pemerintah dimaksud diatur dalam Permenkeu (PMK) No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Ketentuan ini khususnya terkait pada Penyaluran, Pemantauan, Penggunaan, dan Evaluasi Dana Desa.

Info Bimtek Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Berdasarkan Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 ini, tugas pemantauan, penyaluran, dan evaluasi Dana Desa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat demi mendekatkan pelayanan kepada Pemda penerima Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus Fisik.

Permenkeu (PMK) No.50 / Permenkeu (PMK) 07/2017 telah mengalami perubahan melalui Permenkeu (PMK) No. 112 / PMK No. 07 Tahun 2017 Sesuai dengan APBN TA 2018

Untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa mengenai Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN. Dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek tentang Strategi Pengelolaan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas PP. No. 60 Tahun 2014, akan dilaksanakan pada :

Jadwal Bimtek Pemerintah Daerah

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Diklat Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

Faktor-faktor yang Menyebabkan Dilakukan Revisi Terhadap UU No. 60 Tahun 2014

Revisi atas UU No. 60 Tahun 2014 dengan membuat Peraturan Pemerintah yang baru yaitu No. 22 Tahun 2015, dilakukan atas dasar beberapa kondisi dan alasan sebagai berikut :

1. Implementasi pengalokasian Dana Desa belum menjamin terjadi secara merata dan berkeadilan karena dialokasikan berdasarkan persentase angka jumlah penduduk, bobot wilayah dan tingkat kemiskinan tersebut.
2. Pada pasal 9 sebelumnya berbunyi : “Pagu angggaran Dana Desa yang telah mendapat persetujuan DPR merupakan bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa”, dirubah menjadi : “Pagu anggaran Dana Desa hal ini bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa”
3. Perubahan PP juga terjadi dalam hal Perubahan Pagu ADD dapat dirubah dalam APBN Perubahan, tetapi tidak dapat dirubah jika sudah mencapai 10% dari dan di luar dana Transfer ke Daerah. Peraturan sebelumnya mengijinkan dilakukan perubahan Pagu ADD, tapi tidak dijelaskan batas maksimum 10% tersebut.
4. Pada PP 60/2014, ADD dialokasikan antara jumlah Desa di tiap Kabupaten/Kota dan jumlah rata-rata Desa dalam satu Propinsi. Dan pada Perubahan PP 22/2015 diganti menjadi :

……….4.1. Dana Desa tiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah Desa, jadi bukan lagi berdasarkan persentase.
……….4.2. Dana Desa dialokasikan berdasarkan :
……….4.2.a. Alokasi Dasar
……….4.2.b. Alokasi berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Jumlah Kemiskinan, geografis.
……….4.3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi
……….4.4. Angka Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan diperoleh dari Kementrian yang menangani ……….masalah statistik.
……….4.5. Dana Desa setiap Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
…….5. Revisi lain juga terdapat dalam hal Tahap Penyaluran Dana Desa tersebut, yaitu dibagi menjadi 3 tahap : April 40%, Agustus 40%, dan Oktober 20%.

Dengan dilakukannya revisi tersebut, maka Dana Desa yang bersumber dari APBN Sesuai Peraturan Pemerintah No. 22/2015 Tentang Perubahan Atas PP No. 60 / 2014 menjadi lebih terarah dan menerapkan sistem keadilan yang merata bagi setiap Desa.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah, silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.

Untuk Informasi Bimtek Pemerintahan dengan materi lainnya, dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.

Bimtek Pemerintahan : Info Jadwal Dan Materi Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN