Diklat Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah

Diklat Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah – Barang dan aset daerah merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang mempunyai peran dan fungsi yang strategis bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkn pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, barang dan aset daerah juga merupakan faktor penting dalam melancarkan peran dan fungsi pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakt.

Barang dan aset daerah yang ditata dan dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai sumber pembiayaan pelaksanaan fungsi – fungsi Pemda. Jika tidak dikelola dengan semestinya, aset dan barang milik daerah tersebut justru menjadi beban biaya. Sehingga perlu diadakannya Pelatihan sistem Manajemen Pengelolaan Barang dan Aset Daerah yang diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman terhadap peserta.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Apabila barang dan aset daerah tidak dikelola dengan semestinya akan menjadi beban biaya. Karena sebagaian dari aset akan membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga bisa menyebabkan nilainya turun seiring dengan perjalanan waktu. Maka pengelolaan/penatausahaan aset daerah harus berdasarkan pada kebijakan dan regulasi yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pihak-pihak yang terkait lainnya.

Info Bimtek Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah

Manfaat pengelolaan aset daerah adalah guna meningkatkan pengurusan dan akuntabilitas, meningkatkan manajemen layanan, meningkatkan manajemen resiko yaitu menganalisis kemungkinan dan konsekuensi dari kegagalan aset dan meningkatkan efisiensi keuangan. Selain itu Pengelolaan Aset Daerah juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah yang signifikan.

Dengan ini kami akan melaksanakan bimtek / diklat nasional barang dan aset temanya adalah. BIMTEK SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG DAN ASET DAERAH DAN STRATEGI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH SERTA TINDAK LANJUT DAN STRATEGI MENGHADAPI AUDIT BPK. Bimtek / Diklat tersebut akan dilaksanakan pada :

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah

Tujuan Utama Penertiban BMN

Tujuannya untuk melakukan pemutakhiran pembukuan BMN, pada SIMAK atau Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan BMN. Mewujudkan penatausahaan BMN yang ada di semua satuan kerja seperti instansi Pemerintah Pusat.

Menyajikan koreksi nilai aset berdasarkan neraca awal tahun 2004, terutama pada laporan keuangan K/L. Melakukan tindak lanjut pengelolaan BMN dan penatausahaan yang tertib & optimal.

Pada objek penertiban BMN merupakan aset yang dikuasai K/L, termasuk satker BLU atau Badan Layanan Umum. Aset yang berasal dari DK/TP atau Bantuan Pemerintah Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Prinsip Dasar Pengelolaan BMD

Untuk mendukung pengelolaan BMD menjadi lebih efektif, efisien dan menciptakan transparansi maka pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi manajemen yang handal dan komprehensif. Sistem informasi tersebut digunakan sebagai alat untuk menghasilkan laporan pertanggung jawaban.

Sistem informasi juga bermanfaat untuk dasar dari pengambilan keputusan tentang kebutuhan baran dan estimasi kebutuhan belanja pembangunan. Hal ini terdapat dalam penyusunan APBD dan usaha untuk memperoleh informasi manajemen daerah yang memadai.

Prinsip dasarnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahap perencanaan pemerintah harus membuat perencanaan untuk kebutuhan BMD yang akan digunakan. Sedangkan pelaksanaan pengelolaan barang secara optimal tapi tetap memperhatikan prinsip yang efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Untuk pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai penghapusan aset. Ada juga keterlibatan auditor internal selama proses pengawasan, karena sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik dengan standar yang berlaku.

Untuk Info Bimtek dan Diklat Barang dan Aset dengan materi lainnya yang lebih lengkap. Dapat dilihat pada kategori Diklat Barang dan Aset

Bimtek Barang Dan Aset Daerah : Info Jadwal Dan Materi Sistem Manajemen Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah