Bimtek Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota – Pelaksanaan desentralisasi sektor kesehatan telah berlangsung sudah sejak awal tahun 2001. Setelah berlangsung selama 5 tahun, dirasa perlu dalam meninjau kembali pelaksanaan sistim informasi kesehatan tingkat kabupaten / kota. Yang berjalan kurang lancar yang terjadi pada saat ini informasi sangat diperlukan sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan dan advokasi.

SIK Nasional dikembangkan dengan memadukan SIK daerah serta sistem informasi lain yang terkait, meliputi data dari fasilitas kesehatan masyarakat, upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan alat kesehatan. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan manajemen kesehatan. Telah teridentifikasi berbagai kelemahan dalam pelaksanaan SIK. Seperti data kurang akurat, kurang sesuai dengan kebutuhan, pengiriman dari Puskesmas / Rumah Sakit tidak tepat waktu, data yang dikumpulkan masih terlalu banyak sehingga memberi beban pada petugas.

Selain itu juga kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana masih lemah, demikian juga pengolahan dan pemanfaatan data di berbagai tingkat administrasi belum optimal. Teridentifikasi pula bahwa umpan balik jarang dilakukan, juga perlengkapan komputer tidak memadai, dan dana untuk mengelola SIK sangat terbatas, serta belum mengakomodasi data dari sektor terkait lain.

Pada era desentralisasi dengan telah ditetapkannya Urusan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal (UW-SPM). Pemerintah daerah Kabupaten/kota mempunyai peluang untuk mengembangkan SIK daerah. Namun tantangan bagi otonomi daerah yang dirasakan adalah kurangnya pemantauan pemerintah pusat dan propinsi sehingga hasil kinerja kabupaten/kota tidak banyak diketahui. Berdasarkan pengamatan keadaan tersebut di atas, maka dipandang perlu dalam menyempurnakan Sistem Informasi Kesehatan yang sekarang berlaku di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mengoptimalkan aparatur, pegawai serta karyawan dibidang tersebut dengan ini kami akan Menyelenggarakan Pelatihan / Bimtek / Diklat dengan Tema ”SISTEM INFORMASI KESEHATAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA“ yang akan dilaksanakan pada:

Jadwal Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai selesai - Menginap 3 malam (Twin Shering) - Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; - Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) - Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. City Tour Peserta ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1 2 & 3. 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Fax. : ( 021 ) 22443223 Telpon / WA : 0812 7173 5134 Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com Syarat & Ketentuan Berlaku. Biaya Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Adanya kebijakan desentralisasi kesehatan mengakibatkan terjadinya overlaps dengan sistem pencatatan dan laporan sebagai produk dari kebijakan sentralisasi. Hal ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah kabupaten/kotamadya.

Maka dari itu, hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 551 tahun 2002 mengenai petunjuk pelaksanaan pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten/kotamadya. Berikut beberapa strategi yang dapat dilakukan.

• Pengintegrasian dan simplifikasi catatan dan laporan
• Menetapkan dan melaksanakan sistem pencatatan dan laporan
• Menyediakan fasilitas pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten/kotamadya
• Pengembangan sumber daya, teknologi, pelayanan data, serta informasi manajemen dan pengambilan keputusan
• Peningkatan layanan data dan informasi kesehatan untuk masyarakat

Bimtek Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota

Rencana Pemerintah dalam Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

Setiap tahunnya pemerintah selalu mengupayakan pengembangan sistem informasi kesehatan kabupaten/kotamadya. Hal ini ditujukan agar terwujudnya sistem informasi kesehatan yang merata diseluruh daerah, tidak hanya daerah-daerah tertentu saja.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 837 tahun 2007 mengenai pengembangan sistem jaringan komputer secara online, setiap tahunnya diharapkan dapat terwujudnya :

• Penyelenggaraan jaringan komunikasi suatu data yang telah terintegritas antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kotamadya 80% dan Provinsi dengan Kementerian Kesehatan 100% untuk tahun 2007
• Penyelenggaraan jaringan komunikasi suatu data online yang telah terintegritas antara Dinas Kesehatan kabupaten/kotamadya 90%, serta Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Pusat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dengan Kementerian Kesehatan 100% semua untuk tahun 2009
• Penyelenggaraan jaringan komunikasi suatu data online yang telah terintegritas secara keseluruhan, semua dinas kesehatan baik di kabupaten/kotamadya maupun di provinsi, rumah sakit pusat, serta Pusat Kementerian Kesehatan untuk tahun 2010

Maka dari itu, untuk terus mengembangkan sistem informasi kesehatan kabupaten/kotamadya yang sesuai dengan karakteristiknya, seperti pengembangan melalui software atau web SIMPUS, SIMRS, SIKDA, dan masih banyak lainnya.

Pada dasarnya, suatu sistem informasi yang telah terintegritas dapat memenuhi kebutuhan bermacam jenis lintas sektor dan program yang dapat diakses. Pengaksesan ini dapat membantu dalam pertimbangan keputusan dan kebijakan dalam hal kesehatan.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Kesehatan. Dapat dilihat pada sub laman Diklat Kesehatan

Bimtek Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten Dan Kota