Berdasarkan Undang-Undang No. 32 thn 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 50 Thn 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 thn 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan Menteri tersebut yang dimaksud dengan Daerah adalah daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota, Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota.

Tatacara Kerja Sama Daerah meliputi :

• Tata cara kerja sama antar daerah
• Tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga

Kerja Sama Antar Derah (KSAD) adalah suatu kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur atau Gubernur dengan Bupati/Walikota atau antara Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban. Sedangka Kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KSPK) adalah kesepakatan antara Gubernur, Bupati/Walikota atas nama Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain serta badan hukum.

Tata cara kerja sama sebagaimana yang dimaksud sebagai berikut :

• Persiapan,
• Penawaran,
• Penyiapan kesepakatan,
• Penandatanganan kesepakatan,
• Penyiapan perjanjian,
• Penandatanganan perjanjian, lalu
• Pelaksanaan

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Dengan ini kami sebagai media riset, workshop, seminar, pendidikan dan pelatihan formal akan mengadakan Diklat Nasional maupun Bimbingan Teknis dengan tema “Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah“, kegiatan bimtek tersebut akan diselenggarakan pada :

Jadwal Bimtek Nasional

Informasi jadwal Diklat dan Bimtek Kepegawaian dalam bentuk undangan bimtek, undangan diklat, atau undangan sosialisasi yang bisa ditujukan ke Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait bimtek Kepegawaian dalam rangka memantapkan pemahaman kepada para peserta bimtek.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Kepegawaian , dapat dilihat pada sub laman Diklat Kepegawaian.

Bimtek Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah