Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa – Selama ini penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan atau apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada bendahara tidak selalu menyertakan rekanan pemerintah (pengusaha kena pajak) untuk duduk bersama dalam satu acara perpajakan. Padahal pengusaha rekanan selaku pihak penyedia barang dan jasa kepada instansi pemerintah seharusnya sepaham dengan bendahara yang memungut/memotong pajak atas transaksi pengeluaran belanja yang dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dana nya bersumber dari APBN/APBD.

Kesepahaman dimaksud adalah meliputi semua hal yang terkait dengan aspek perpajakan Bendahara yang melaksanakan pengeluaran belanja Negara dan daerah. Yang memiliki Keharusan memungut/memotong, menyetor dan melaporkan pajak pusat yang diantaranya meliputi Pajak Penghasilan (PPh) terdiri dari PPh Pasal 21. Pasal 22. Pasal 23. dan PPh Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Info Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Disamping itu juga berkaitan dengan adanya ketentuan baru PP No. 46 Tahun 2013, dimana Bendahara Instansi Pemerintah tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi pembelian barang maupun pemotongan PPh Pasal 23 atas transaksi Jasa. Apabila Pengusaha Rekanan telah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan PPh.

Dengan hal tersebut di atas maka kami akan mengadakan Bimbingan teknis Perpajakan Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Akan dilaksanakan pada :

Info Jadwal Diklat Perpajakan

Diklat Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Pajak daerah yaitu kontribusi wajib buat daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang berbentuk memaksa menurut Undang-Undang. Dengan tak memperoleh bunga dengan cara langsung dan dimanfaatkan buat kepentingan daerah guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yakni pungutan daerah sebagai penyetoran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemimpin daerah guna keperluan orang pribadi atau badan.

Untuk membuat pemahaman dan juga pembelajaran kepada pemerintah daerah di bidang pajak maka kami dari Pusdiklat Pemendagri akan mengadakan sebuah Bimtek Pajak. Tujuan dari bimtek ini adalah sebagai dasar pemahaman dalam bidang perpajakan untuk aparatur pemerintahan daerah.

Untuk Info Bimtek dan Diklat Perpajakan dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek Perpajakan.

Bimtek Perpajakan : Info Jadwal Dan Materi Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa