Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah

Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah – Perpajakan berasal dari kata pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang–Undang (karena itu bisa dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Ini ada beberapa materi pajak yang akan diterbitkan untuk calon peserta bimtek pajak, contohnya untuk artikel ini adalah materi mengenai Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah.

Pajak Bendahara Pemerintah adalah pajak yang dipotong dan dipungut oleh bendahara intansi pemerinth dari transaksi belanja barang/modal, jasa serta belanja pegawai yang sumber dananya berasal dari dana APBN dan APBD. Selain itu Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma–norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Seperti yang kita ketahui, ada 2 sistem pemungutan pajak:

• Indonesia menganut self assessment system yaitu dimana kewajiban pajak ditunaikan sendiri oleh wajib pajak pada akhir periode pajaknya.
• Dalam tahun berjalan terdapat pelunasan pajak yang menggunakan tangan pihak ketiga with holding system, dimana:
• Wajib pajak berposisi pasif.
• Pihak ketiga berposisi aktif mengeksekusi kewajiban pajaknya.
• Pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan tidak bersifat final dan dapat dikreditkan pada  perhitungan  akhir tahun.
• Lalu bendahara pemerintah merupakan salah satu pihak yang ditunjuk sebagai pihak ketiga.

Bekaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami akan menyelenggarakan “Bimbingan teknis Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah“. Kegiatan pelatihan bimtek pajak akan dilaksanakan pada jadwal berikut ini :

Jadwal Diklat

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai selesai - Menginap 3 malam (Twin Shering) - Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; - Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) - Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. City Tour Peserta ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1 2 & 3. 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Fax. : ( 021 ) 22443223 Telpon / WA : 0812 7173 5134 Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com Syarat & Ketentuan Berlaku. Biaya Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang nantinya akan digunakan dalam pembangunan negara. Setiap wajib pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berfungsi sebagai identitas atau tanda pengenal. Hal ini dikarenakan setiap wajib pajak memiliki tanggungan pajak yang berbeda-beda. Kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan memiliki nilai tanggungan yang berbeda dengan perseorangan pribadi.

Beberapa fungsi NPWP dalam dunia perpajakan adalah sebagai berikut.

• Saran dalam administrasi perpajakan
• Identitas atau tanda pengenal tiap wajib pajak
• Menjaga ketetertiban dan kedisiplinan wajib pajak dalam membayar pajak
• Pengawasan administrasi perpajakan

Perpajakan harus selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat itu. Pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan ataupun perseorangan pribadi adalah bendahara pemerintah. Bendahara disini juga termasuk dalam menjalankan pengeluaran dan pemegangan kas.

Undang-Undang Mengatur Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah

Semua wajib pajak termasuk masyarakat, instansi pemerintah, dan bendahara negara sendiri wajib mengerti aspek-aspek perpajakan, terutama yang berhubungan dengan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta bea materai. Khusus untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMD, kewajiban pajak telah ditetapkan sebagai PPN dan PPnBM.

Untuk Info Bimtek dan Diklat Perpajakan dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek Perpajakan.