Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa

Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa. – Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah digulirkan ditahun sebelumnya. Undang-undang Desa (UU Desa) ini lahir sebagai respons nyata dari pemerintah terhadap realita kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini antara daerah perkotaan & pedesaan. Hal yang tidak kita jumpai pada negara-negara maju karna mereka telah mampu membuat tingkat kenyamanan hidup di pedesaan sama dengan di perkotaan.

so, Bimtek Dan Diklat Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa

Pemerintah Indonesia sangat sadar dengan begitu luasnyanegara ini sehingga pola pembangunan nadional top down tidak dapat diterapkan untuk semua wilayah yang beranekaragam latar belakang dan masalahnya. Pemerintah menginginkan adanya realisasi pambangunan yang bersifat bottom up yaitu pelaksanaan pembangunan yang diinisiasi oleh masyarakat setempat. Sesuai dengan kebutuhan riil mereka serta dilaksanakan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.

Info Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa

Semoga implementasi UU Desa akan menjawab kebutuhan tersebut. Menurut UU Desa Pasal 79, pemerintah desa harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan jabaran RPJMDes tahunan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa, dengan ini kami akan menyediakan Diklat tentang Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Desa. Akan dilaksanakan pada:

Jadwal Bimtek Pemerintah Daerah

Info Jadwal Bimtek Januari 2021

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jum'at
07 - 08 Januari 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

Rabu - Kamis
20 - 21 Januari 2021

Info Jadwal Bimtek Februari 2021

TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
05 - 06 Februari 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Ibis Semarang

Selasa - Rabu
09 - 10 Februari 2021
Jumat - Sabtu
19 - 20 Februari 2021
Jumat - Sabtu
26 - 27 Februari 2021

Info Jadwal Bimtek Maret 2021

TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
05 - 06 Maret 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Ibis Semarang

Jumat - Sabtu
12 - 13 Maret 2021
Jumat - Sabtu
19 - 20 Maret 2021
Jumat - Sabtu
26 - 27 Maret 2021
Selasa - Rabu
30 - 31 Maret 2021

Info Jadwal Bimtek April 2021

TanggalTempat Pelaksanaan
Selasa - Rabu
06 - 07 April 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Ibis Semarang

Kamis - Jumat
08 - 09 April 2021
Senin - Selasa
19 - 20 April 2021
Selasa - Rabu
27 - 28 April 2021

Info Jadwal Bimtek Mei 2021

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
05 - 06 Mei 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

Senin - Selasa
10 - 11 Mei 2021

Info Jadwal Bimtek Juni 2021

TanggalTempat Pelaksanaan
Jumat - Sabtu
04 - 05 Juni 2021

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Jumat - Sabtu
11 - 12 Juni 2021
Jumat - Sabtu
18 - 19 Juni 2021
Jumat - Sabtu
25 - 26 Juni 2021
Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :
    Info Bimtek Dan Diklat
    Info Diklat Dan Bimtek

    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Salinan Keputusan Bersama (SKB) Antara 4 Kementrian

    SKB dibuat dan ditandatangai oleh 4 Kementrian seperti disebutkan diatas, serta pelaksanaan dan pengawasannya juga dilakukan oleh 4 Kementrian tersebut. Ruang lingkup yang tertuang dalam Salinan Keputusan Bersama tentang Percepatan Persiapan Undang-undang (UU) Desa tersebut adalah :

    • Pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dalam hal ini dilakukan koordinasi antara Kepala Bappenas dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Juga kerjasama antara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bersama Kementrian Dalam Negeri untuk mengatur dan mengevaluasi Pelayanan kebutuhan dasar yang memenuhi standard.
    • Pengalokasian, Penyaluran, dan pelaksanaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dilakukan oleh Menteri Keuangan yang menetapkan APBN 10% untuk Dana Desa, diluar Dana Transfer ke Daerah, bekerjasama dengan Kepala Bappenas. Dalam hal pengalokasian ADD tersebut, dikelola dengan mengedepankan keadilan yang merata. Mengurangi kesenjangan pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan dan transportasi dengan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal,
    • Pendampingan Desa yang dilakukan oleh Gubernur, Bupat/Walikota, Camat dan Lurah (Pemerintahan diatas Desa). Yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri bersama Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.
    • Penataan Desa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri untuk penegasan batas desa, penyelesaian status desa yang berada dalam hutan produksi dan hutan lindung, serta mengatur tentang pembentukan desa adat.

    Info Diklat Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa

    • Pengembangan fungsi BUMD dan Koperasi, dalam hal ini dilakukan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi yang memfasilitasi BUMD, penyusunan konsep BUMD, kemitraan dengan Koperasi, pengaturan penyertaan modal di BUMD dan sebagainya. Mengatur agar peran BUMD dan Koperasi bisa saling menguntungkan anggotanya dengan prinsip gotong royong, misalnya penjual menjual barangnya dengan harga murah tapi tidak merugikan, sedangkan pembeli membeli barang yang dijual dengan murah juga.
    • Menyiapkan pedoman Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan, Anggaran Kementrian/Lembaga dan APBD. Dilakukan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi. Dalam hal ini, difokuskan untuk menentukan prioritas antara 3 sampai 5 jenis yang merupakan kebutuhan paling prioritas di Desa, sedangkan diluar prioritas bisa dilaksanakan kemudian.
    • Pembinaan, Pemantauan, Pengawasan dan Penguatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 dengan cara mengadakan Sosialisasi, Bimbingan Teknis atau Pelatihan untuk memudahkan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, serta mengevaluasi apakah pelaksanaan tersebut masih mengalami kendala dan menyelesaikan jika ada kendala yang terjadi.

    Untuk Informasi Bimtek dan Diklat Pemerintahan dengan materi lainnya. Dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.

    Bimtek Pemerintahan : Info Jadwal Dan Materi Percepatan Persiapan Pelaksanaan Undang Undang Desa

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.