Bimtek Penyusunan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) – Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepada Menteri Dalam Negeri. Melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Serta dalam urusan pemerintahan lainnya yaitu Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoma Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Kemudian yang berikutnya adalah LAKIP ( Laporan Kinerja Instansi Pemerintah), Laporan ini secara teori harusnya menggambarkan kinerja suatu instansi. Yang dimaksud kinerja instansi adalah gambaran capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan, namun kenyataannya lakip tidak menggambarkan capaia kinerja suatu instansi, melainkan hanya menggambarkan program/kegiatan yang sudah dikerjakan. Hal ini dikarenakan sistem perancanaan yang dietarapkan tidak sesuai dengan yang harus dilaporkan dalam lakip.
Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan PATEN kualitas dan pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan PATEN di Kabupaten Boalemo serta Kecamatan dan menentukan faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan sehingga untuk mengetahui apa yang perlu diperbaiki dan dipelihara.
Info Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Yang terakhir adalah LPPD ( Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah), Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemda. Untuk itu Depdagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik setiap Pemda bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemda. Dasar hukum LKPJ dan LPPD adalah UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, sedangkan LAKIP adalah Inpres No 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Untuk lebih memahami hal tersebut diatas dengan ini kami Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan menyelenggarakan. Bimtek Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Pelatihan Penyusunan LPPD ini kami selenggarakan pada :
Jadwal bimtek dan diklat selanjutnya, silahkan lihat dibawah ini :
Info Jadwal Diklat Barang Dan Aset
Info Jadwal Bimtek Maret 2020
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Rabu - Kamis 04 - 05 Maret 2020 |
|
| Rabu - Kamis 11 - 12 Maret 2020 |
|
| Kamis - Jumat 19 - 20 Maret 2020 |
|
| Jumat - Sabtu 27 - 28 Maret 2020 |
Info Jadwal Bimtek April 2020
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Kamis - Jumat 02 - 03 April 2020 |
|
| Rabu - Kamis 08 - 09 April 2020 |
|
| Kamis - Jumat 16 - 17 April 2020 |
|
| Rabu - Kamis 22 - 23 April 2020 |
|
| Selasa - Rabu 28 - 29 April 2020 |
Info Jadwal Bimtek Mei 2020
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Kamis - Jumat 07 - 08 Mei 2020 |
|
| Jumat - Sabtu 15 - 16 Mei 2020 |
|
| Selasa - Rabu 19 - 20 Mei 2020 |
Info Jadwal Bimtek Juni 2020
| Tanggal | Tempat Pelaksanaan |
|---|---|
| Rabu - Kamis 03 - 04 Juni 2020 |
|
| Rabu - Kamis 10 - 11 Juni 2020 |
|
| Selasa - Rabu 16 - 17 Juni 2020 |
|
| Selasa - Rabu 23 - 24 Juni 2020 |
| Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap | |
|---|---|
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
|
Penyusunan Laporan yang Akurat, Akuntabel dan Auditabel.
Laporan yang disusun dalam LPPD tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
- Akurat, artinya hasil dari Laporan dalam LPPD tersebut bukan hal fiktif yang dikarang, melainkan hasil akhir yang nyata dari Pemerintah Daerah, terlepas hasilnya baik atau buruk, tetap harus melaporkan data yang Akurat.
- Akuntabel, artinya Laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sumber (input/awal), lalu proses serta hasil akhir (output) dari kegiatan yang dilaporkan tersebut.
- Auditabel artinya, Laporan tersebut nantinya bisa diperiksa kebenarannya di kemudian hari. Bukan Laporan yang tertutup dimana datanya tersembunyi sehingga tidak bisa diperiksa.
Dalam penyusunan laporan tersebut yang harus diperhatikan adalah :
- Baca dan teliti Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebelum diisi ke dalam Laporan. Indikator Kinerja Kunci ini sebagai alat ukur kinerja dari Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya dalam bidang Pertanahan, indikator yang akan diukur adalah IMB, berapa rumah yang belum dan sudah memiliki IMB.
- Isi Indikator tersebut dengan data-data angka, maupun non angka seperti keterangan “ada” atau “tidak ada”, “tepat” atau “tidak tepat”, “sesuai” atau “tidak sesuai” dan isi juga dengan lama waktu pengerjaannya.
- Tulis elemen-elemen kerja dan informasi hasil pencapaian kerja atau hasil akhir dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk setiap urusan misalnya urusan Kesehatan, Dukcapil, Pertanahan dan sebagainya. Untuk setiap urusan atau bidang, pisahkan kolom pengisiannya, karena hasil ukuran atas indikatornya berbeda-beda dan evaluasinya juga akan membutuhkan proses yang berbeda juga.
- Hasil pengisian LPPD tersebut diserahkan ke bagian tata pemerintahan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) yang bertanggung jawab dalam menyusun LPPD tersebut.
Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut akan di evaluasi oleh Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan setiap tahun. Hasil yang telah di evaluasi tersebut akan dikembalikan kepada Pemda sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Anggaran, dan Pengembangan kerja aparatur Pemerintahan Daerah tersebut.
Info Diklat penyusunan LPPD
Informasi jadwal Diklat dan Bimtek Barang Dan Aset dalam bentuk undangan bimtek, undangan diklat, atau undangan sosialisasi yang bisa ditujukan ke Lembaga atau Instansi Pemerintah. Terkait bimtek Barang Dan Aset dalam rangka memantapkan pemahaman kepada para peserta bimtek.
Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Barang dan Aset. Dapat dilihat pada sub laman Diklat Barang dan Aset
