Pelatihan Peningkatan kapasitas peran dan fungsi anggota DPRD yaitu Peran dan fungsi seketariad DPRD dalam era otonomi daerah. Sangat straategis dalam membantu jalannya proses pembangunan di daerah khusus nya dalam menjebatani hubungan antara eksekutif. Pada saat ini cukup rentan dalam berbagai polemic kepentingan. Dalam hal ini menjadi sangat penting guna menciptakan tata pemerintahan yang baik yang diantaranya mengandung nilai-nilai demokratis, transparansi akuntabilitas dan efisiensi serta keterlibatan masyarakat luas. Aktif dan nyata dalam setiap pembangunan yang menyangkut kepentingan daerah secara bersama. Salah satu indicator keberhasilannya pelaksanaan otonomi daerah tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan pemerintah daerah.

Peran seketariat DPRD tersebut, menuntut peningkatan kecakapan manajerial serta kepekaan dalam merespon aspirasi masyarakat yang berkembang khusus nya dalam menerapkan tata cara pemerintahan yang baik (good governance) agar kebijakan yang ditempuh tetap mengacuh kepada kepentingan mayarakat. Sebab terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan berbangsa dan bernegara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan materi “Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD“ yang akan dilaksanakan pada:

Info Jadwal Diklat Nasional

Diklat Peningkatan kapasitas peran dan fungsi anggota DPRD

Banyaknya tantangan yang dihadapi oleh anggota DPRD saat ini, contohnya adalah adanya tuduhan korupsi maupun keadaan anggota DPRD yang kurang efektif. Menyebabkan harusnya dilakukan reformasi pada tubuh DPRD. Anggota DPRD haruslah progresif dan berfikir reformis untuk mendengarkan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya saat kampanye saja.

Anggota DPRD hendaknya juga tanggap serta memiliki banyak inovasi dalam memahami permasalahan akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap politisi. Kemauan untuk reformasi tersebut akan meningkatkan kapasitas, peran, dan fungsi anggota DPRD, yang tidak hanya membawa kepentingan partai, tetapi mengedepankan kepentingan seluruh lapisan rakyat.

Langkah Konkrit Peningkatan Kapasitas, Peran, dan Fungsi Anggota DPRD

Pengesahan peraturan daerah yang transparan. Peraturan tersebut tentu meningkatkan kepercayaan masyarakat denganadanya kesempatan kepada mereka untuk memberi pendapat. Bahkan adanya ruang sidang paripurna DPRD disiapkan untuk menciptakan komunikasi, bahkan dengan mekanisme konsultatif yang interaktif. Lazim bagi DPRD berkonsultasi ke masyarakat melalui pendapat publik.

Memberikan transparansi anggaran. Sudah banyak DPRD yang memberikan akses bagi masyarakat menuju dokumen anggaran. Beberapa diantaranya bahkan berbentuk poster. Beberapa DPRD juga melakukan dialog melalui radio guna membicarakan masalah anggaran daerah. Beberapa daerah juga mengizinkan delegasi masyarakat ikut pertemuan persiapan DPRD guna menyusun APBD.

Indikator dalam pelaksanaan mandat yang baik dapat dilihat dari beberapa hal. Secara substantial, misal adanya perlindungan hak maupun peningkatan kesejahteraan berbagai aspek. Secara prosedural yaitu mengikuti prosedur hukum yang benar dengan melibatkan masyarakat langsung. Komunikasi juga perlu dibangun dengan konstituen, media serikat, perguruan tinggi, dan yang lain.

Langkah-langkah konkrit yang telah dilakukan tetap menyisakan beberapa pekerjaan mendesak. Agenda politik yang masih menjadi pekerjaan bagi para anggota DPRD adalah memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata. Antara lain untuk menanggulangi kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maupun memberantas tindak korupsi serta reformasi birokrasi.

Untuk Info Bimtek atau Diklat DPRD dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek DPRD

Bimtek Atau Diklat Peningkatan kapasitas peran dan fungsi anggota DPRD