Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah – Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan berbagai kegiatan yang menyangkut masalah keuangan. Beberapa di antara kegiatan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Selain itu juga disertakan masalah pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Kegiatan keuangan sangatlah penting untuk keberhasilan suatu program pemerintahan, baik itu proses akuntansi bagi pejabat penatausahaan keuangan (PPK) maupun bagi bendaharawan SKPD. Maka dari itu kami dari Pusdiklat Pemendagri akan melakukan pelatihan keuangan bagi dinas terkait.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka pemerintah daerah harus menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menggunakan basis akrual pada tahun 2015 ini. LKPD yang harus disusun dan disajikan menurut PP ini meliputi Laporan Operasional (LO). Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Info Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah

Komponen laporan keuangan tersebut hanya dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan (LK) berbasis akrual dan LK berbasis kas. Pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi berkewajiban menyelenggarakan sistem akuntansi untuk memenuhi amanat PP No. 71 tersebut di atas. Kewajiban tersebut menimbulkan kebutuhan untuk menyesuaikan sistem akuntansi dari berbasis kas menuju akrual ( cash towards accrual). Untuk laporan keuangan tahun anggaran ini sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010.

Penyesuaian tersebut berdampak pada perubahan atau penyesuaian sistem penatausahaan keuangan pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya yang memadai. Dengan ini kami mengundang Bapak / Ibu di setiap SKPD untuk mengikuti Pelatihan “Penatausahaan Keuangan Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan Dan Bendahara”, yang akan dilaksanakan pada:

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD)

Dalam rangka melaksanakan kuasa terhadap pemakaian anggaran yang dirangkum di dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menentukan pejabat yang akan menjalankan pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penatausahaan keuangan SKPD.

Tugas Pejabat Tata Usaha Keuangan dalam SKPD sudah dimuat di dalam PP No. 58 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (2). Tanggung jawab tersebut meliputi

• Melakukan penelitian terhadap kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK.
• Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh bendahara pengeluaran.
• Menyiapkan SPM.
• Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sama yaitu PPK. Namun istilah PPK-SKPD tidak dikenal dalam Perpres yang membahas tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Istilah PPK-SKPD hanya terdapat pada PP tentang Pengelolaan Keuangan Daerah beserta aturan turunannya.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Keuangan. Dapat dilihat pada sub laman Diklat Keuangan

Bimtek Keuangan : Jadwal Dan Materi Penatausahaan Keuangan Daerah