Diklat Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD – Renja SKPD yaitu Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program lalu kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selain itu Rencana Kerja SKPD disusun oleh masing-masing SKPD secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunn Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Lalu dapat digunakan sebagai dasar pengusulan program atau kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBN.

Sistematika atau susunan penyajian awal dokumen rancangan renja SKPD, sekurang-kurangnya seperti :

• Pendahuluan
• Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu
• Tujuan, sasaran
• Program dan kegiatan
• Penutup

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dengan ini kami akan melaksanakan pelatihan “Bimtek Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD”, bimtek/diklat akan diselenggarakan pada:

Jadwal Bimtek Nasional

Diklat Pedoman Penyusunan dan Pengendalian Renja SKPD

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah, silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.

Untuk Informasi Bimtek dan Diklat Pemerintahan dengan materi lainnya, dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.