Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

Bimtek Dan Diklat Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah lembaga politik sebagai representasi masyarakat di tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Peran DPRD sesungguhnya sangat penting dan strategis dalam rangka melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan eksekutif. Sudah ada didalamnya proses penyusunan dan manajemen keuangan daerah dengan fungsi penganggaran yang dimilikinya. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) juga memiliki tugas dan fungsi legislasi dan pengawasan yang melekat pada diri para anggota dewan sehingga di pundak anggota DPRD terletak harapan lahirnya kebijakan publik yang demokratis dan partisipatif.

Dalam menjalankan fungsi khususnya anggota DPRD dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam menganalisa Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) maupun Perubahan APBD serta mengawasi Pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan.

so, Bimtek Dan Diklat Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

Negara memberikan 3 fungsi untuk DPRD yakni fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan yang perwujudannya diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk fungsi legislasi meliputi pembentukan peraturan daerah baik peraturan daerah yang berasal dari DPRD maupun peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah.

Sebuah negara bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, maka dari itu guna dibentuknya DPRD untuk membantu tercapainya aspirasi masyarakat karena DPRD dilengkapi dengan fungsi-fungsinya yang akan membantu negara dalam melaksanakan tugasnya yang bertujuan untuk rakyat. Fungsi anggaran mengurai tentang pambahasan dan memberikan persetujuan ranperda mengenai APBD kabupaten yang telah diajukan oleh Bupati. Sedangkan fungsi pengawasan mengurai tentang pembahasan LKPJ, pembahasan tindak lanjut LHP BPK atas LKPD.

Info Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa selayaknyalah para anggota DPRD menyadari bahwa pengetahuan dan wawasan mereka tentang kebijakan dan prioritas APBD serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya merupakan suatu kenikmatan. Fungsi penganggaran dan pengawasan yang dimiliki oleh para anggota DPRD akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila konsep-konsep dasar pembuatan kebijakan, penentuan prioritas, dan analisa laporan pertanggungjawaban dapat dipahami dengan baik.

Dalam rangka memantapkan pemahaman mengenai Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD. Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD. bimtek dan diklat DPRD akan diselenggarakan pada:

Info Jadwal Bimtek Nasional

Info Jadwal Bimtek Maret 2020

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
04 - 05 Maret 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Quest Balikpapan

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Whize Prime Manado

Rabu - Kamis
11 - 12 Maret 2020
Kamis - Jumat
19 - 20 Maret 2020
Jumat - Sabtu
27 - 28 Maret 2020

Info Jadwal Bimtek April 2020

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
02 - 03 April 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

  • Hotel Quest Balikpapan

  • Hotel Ibis Semarang

  • Hotel Whize Prime Manado

Rabu - Kamis
08 - 09 April 2020
Kamis - Jumat
16 - 17 April 2020
Rabu - Kamis
22 - 23 April 2020
Selasa - Rabu
28 - 29 April 2020

Info Jadwal Bimtek Mei 2020

TanggalTempat Pelaksanaan
Kamis - Jumat
07 - 08 Mei 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Jumat - Sabtu
15 - 16 Mei 2020
Selasa - Rabu
19 - 20 Mei 2020

Info Jadwal Bimtek Juni 2020

TanggalTempat Pelaksanaan
Rabu - Kamis
03 - 04 Juni 2020

  • Hotel Oasis Amir Jakarta

  • Hotel Abadi Malioboro Jogja

  • Hotel Pacific Palace Batam

  • Hotel Eden Kuta Bali

  • Hotel Ibis Styles Braga Bandung

  • Hotel Ibis City Center Makassar

  • Hotel Quest Surabaya

  • Hotel Montana Premier Senggigi Lombok

  • Hotel Max One Kota Malang

  • Hotel Grand Inna Daira Palembang

  • Hotel Grand Antares Medan

Rabu - Kamis
10 - 11 Juni 2020
Selasa - Rabu
16 - 17 Juni 2020
Selasa - Rabu
23 - 24 Juni 2020
Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap
Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar :
  • Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap
  • Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap

  • Dengan fasilitas sebagai berikut :
    -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai
    -Menginap (Twin Shering)
    -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif;
    -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung)
    -Sertifikat Pelatihan
    -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3

    Catatan :
    1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi )
    2. Syarat & Ketentuan Berlaku
    3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta
    4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas

    Konfirmasi pendaftaran :
    Info Bimtek Dan Diklat
    Info Diklat Dan Bimtek

    Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

    Diklat Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

    Hak DPR

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak hanya memiliki fungsi, namun lembaga ini juga memiliki hak-hak, hak-haknya yaitu:

    • Hak angket
      Hak angket adalah suatu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kasus tertentu yang terjadi.
    • Hak mengajukan pertanyaan
      Hak mengajukan pertanyaan adalah hak untuk mengajukan pertanyaan ke pemerintah terhadap sesuatu atau kebijakan yang diterapkan.
    • Hal menyatakan pendapat
      Hak menyatakan pendapat adalah suatu hak DPR untuk menyatakan pendapatnya mengenai suatu kebijakan pemerintah baik dalam maupun luar negeri.
    • Hak interpelasi
      Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan dari Presiden atau dari pemerintah.
    • Hak imunitas
      Hak imunitas adalah hak DPR di pengadilan yang tidak dapat diganggu gugat karena keputusannya sudah bulat.

    Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD memiliki “cabang” di daerah-daerah yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah suatu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan di daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah. DPRD memiliki fungsi, wewenang dan hak seperti DPR, namun tidak semuanya sama dengan DPR.

    Pedoman pelaksanaan fungsi DPRD yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 lebih khususnya pasal 13, pasal 29 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) serta pasal 29 ayat (3). Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pada pasal 13 berbunyi “Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”. Pasal ini menjelaskan tentang fungsi legislatif dari DPRD.

    Pada pasal 29 ayat (1) berisi tentang hak-hak yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sedangkan pada pasal 29 ayat (2) berisi tentang peraturan tata tertib DPRD yang telah ditetapkan dan disahkan Kementerian Dalam Negeri. Pada pasal 29 ayat (3) berisi tentang pelaksanaan melakukan penyelidikan sesuai dengan Undang-Undang yang telah diberlakukan.

    Undang-Undang Dasar No. 5 Tahun 1974 terdapat hak-hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibagi menjadi sembilan belas poin. Di poin pertama tertulis bahwa hak dari DRPD yaitu melaksanakan pemerintahan bersama kepala daerah. Kemudian DPRD juga berhak mengajukan Calon Kepala Daerah. Pada poin terakhir tertulis hak DPRD untuk menyetujui atau menolak kebijakan Kepala Daerah.

    Untuk Info Bimtek / Diklat DPRD dengan materi lainnya yang lebih lengkap, dapat dilihat pada kategori Bimtek DPRD

    Bimtek DPRD : Info Jadwal Dan Materi Pedoman Pelaksanaan Fungsi DPRD

    Author: admin

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.