Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima – Berbagai sumber menyatakan Good Governance adalah konsep penyelenggaraan management pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi lalu pencegahan korupsi baik secara politic ataupun administrative menajalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya business activity. Selanjutnya salah satu cara untuk memahami good governance ialah memahami prinsip-prinsip pada good governance. Yaitu diantaranya : Prinsip masyarakat, tegaknya supermasi hukum, transparasi, peduli pada pemegang saham, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Selain itu pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) administrasi pemerintahan  dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerinth. Sebagaimana diamanatkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap Penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung/tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing–masing.

Info Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU tersebut sehingga diperlukan penyusunan dan penerapan standar pelayanan. Hal ini dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara dan masyarakat dalam menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa betapa pentingnya pelayanan publik (public service) karena memiliki keterkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, karena itu dalam rangka meningkatkan tata pemerintahan yang baik dengan pelayanan publik yang prima. Dengan ini kami akan menyelenggarakan “Bimtek Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima Sesuai SOP, SPP dan SPM”. Pelatihan dan Bimtek akan di laksanakan pada :

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 8 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Info Diklat Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima

Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah. Silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.

Untuk Informasi Bimtek dan Diklat Pemerintahan dengan materi lainnya, dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.

Diklat Pemerintahan : Info Jadwal Dan Materi Mewujudkan Sistem Good Governance dengan Pelayanan Public yang Prima