Diklat Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Diklat Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah – Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Seperti yang kita ketahui bahwa Pemerintah tidak bisa lagi hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang diserap namun harus berorientasi pada seberapa besar kinerja yang dihasilkan. Lalu manfaat yang diperoleh masyarkat sebagai akibat dari penggunaan anggaran.

Karena itu untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan penerapan sistem akuntabilitas kinerja secara baik. Hal yang melatarbelakangi pedoman pelaksanaan SAKIP karena perlu adanya sinergi dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai sistem akuntabilitas sistem kinerja yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi Pemerintah.

Info Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan adanya pedoman pelaksanaan Sakip ini diharapkan akan membantu unit organisasi dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja lebih baik. Yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi penguatan Sakip dan tercapainya program reformasi birokrasi. Dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan Diklat dan “Bimtek Membangun Sinergi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”. Bimtek dan Diklat sakip tersebut yang akan dilaksanakan pada :

Info Jadwal Bimtek Pemerintahan

Bimtek Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah penggabungan dari sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. Demi menyelaraskan dan memudahkan dalam melaksanakan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap instansi diwajibkan untuk melakukan pencatatan dan pelaporan dalam penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja pencapaian suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Setiap aparat pemerintahan daerah haruslah bisa memberi manfaat bagi daerah ataupun masyarakat di dalamnya dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu aparatur negara haruslah terus berkembang dan mengikuti setiap perubahan peraturan sehingga bisa bekerja dengan maksimal.

Jika ada pertanyaan mengenai Info Bimtek Pemerintahan Daerah. Silahkan langsung saja hubungi kami dari nomor yang tertera diatas atau silahkan tinggalkan komen.

Untuk Informasi Bimtek dan Diklat Pemerintahan dengan materi lainnya, dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.

Diklat Pemerintahan : Info Jadwal Dan Materi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah