Bimtek Manajemen Keuangan Desa

Bimtek Dan Diklat Manajemen Keuangan Desa – Pengelolaan Desa sangat penting menginngat pasca diberlakukannya Undang – Undang (UU) No. 06 Tahun 2014 atau yang dikenal dengan UU Desa. Pemerintah daerah kini dihadapkan pada tantangan baru. Desa yang sebelumnya menjadi objek pembangunan kini harus menjadi subjek pembangunan.

Oleh karena itu pemerintah telah memberikan kewenangan dan kemudahan untuk mengakses anggaran atau dana desa yang cukup besar melalui peraturan-peraturan terkait hingga suratbkesepakatan bersama(SKB) tiga mentri.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Meski demikian, pencairan dana desa, pengelolaan,hingga pertanggungjawabannyatetap membutuhkan berbagai persyaratan dan keahlian. Hal itu harus dipenuhi setiap daerah yang ingin mendapatkan dan memanfaatkan dana tersebut tanpa harus merasa khawatir akan ancaman sanksi dikemudian hari. Pengembangan sistem informasi akuntansi yang saya usulkan disini dilakukan pada beberapa bagian, ada yang di pusat, ada yang di pemerintah daerah, dan ada yang di desa itu sendiri yang semuanya memanfaatkan jaringan komunikasi data selular dengan tujuan keseragaman sistem dan memperkecil biaya investasi perangkat keras.

Informasi yang dikelola dalam sistem tersebut adalah informasi umum yang cenderung lebih luas dan berbeda-beda ragamnya antar kabupaten, sesuai dengan perbedaan fokus pembangunan di daerah masing-masing. Sedangkan pembahasan sistem informasi akuntansi adalah spesifik dan mempunyai standar yang sama pada seluruh desa di Indonesia seperti masa sebelumnya diatur oleh Permendagri No.37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan serta pemahaman dalam bidang tersebuT, dengan ini kami akan menyelenggarakan pelatihan/bimtek/diklat dengan tema “Manajemen Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai UU No.06 Tahun 2014” yang akan dilaksanakan pada :

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Shering) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 10 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Dalam bidang akuntansi, Pemerintah sendiri khususnya di Pemda tk.1 dan Pemda tk.2 masih belum tuntas dalam merevisi proses akuntansinya agar dapat menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual seperti yang diharapkan oleh PP No. 71/2010 tentang “Standar Akuntansi Pemerintah”(SAP).

PP tersebut mengatur tentang perubahan standar akuntansi dari yang sebelumnya akuntansi berbasis kas menjadi berbasis akrual. Saat ini masih diberlakukan peraturan transisi yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Kas menuju Akrual.

Perlu waktu selama 4 tahun (sejak 2010) dalam pemerintahan dan belum menuntaskan transisi laporan keuangan berbasis kas menjadi berbasis akrual, bagaimana nantinya kira-kira proses akuntansi yang harus dilakukan oleh ke 78 ribu desa yang umumnya memiliki sumberdaya manusia yang lebih terbatas.

Telah disebutkan bahwa menengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh perangkat desa antara lain, Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sedangkan dokumen yang disebutkan Permendagri yang harus digunakan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut adalah:

1. Pesan publik khas
2. Buku kas pembantu perincian obyek penerimaan
3. Buku kas pembantu Perincian obyek produksi
4. Buku kas harian pembantu

Mengimplementasikan UU No. 6/2014

Prospek masalah kapasitas administrasi dan tata kelola aparat pemerintah desa yang masih minim. Menggunakan akuntabilitas dan pranata pengawasan yang masih lemah, termasuk belum kritisnya pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Bimtek Dan Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No 06 Tahun 2014