Humas Pemerintahan adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam pemerintahan dalam menyelenggarakan good government dan good governance. Sebab itu forum kehumasan sangat diperlukan karena merupakan jembatan untuk menyatukan semua kehumasan di pemerintahan. Agar kehumasan dipemerintahan tidak jalan masing – masing namun diperlukan juga sinergi di dalamnya maka tercapai transparasi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Sebagai upaya revitalisasi peranan kehumasan sangat penting dan menjadi tuntutan yang mendesak, dan wajib dilaksanakan di semua Instansi Pemerintah. Sebagai suatu momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara effective. Karena itu, Humas Pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat.

Selama ini juga peran dan fungsi humas di lingkungan Pemerintah masih sangat terbatas dan belum optimal. Karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia (SDM) dari para pejabat humas itu sendiri dalam pengusaan substansi tugas dan peran. Kurangnya dari pejabat yang berkualifikasi kehumasan dari sisi pendidikan formal, serta masih terbatasnya pemahaman tentang arti dan fungsi dari humas itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa kehumasan pemerintahan sangat penting dalam kepemerintahan karena dengan peran kehumanasannya, maka pemerintahan dapat menjalankan kepemerintahannya.

Peranan Humas dilingkungan Pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Dalam rangka meningkatan dan mengembangkan pemahaman mengenai peranan humas dilingkungan Pemerintahan. Sehubungan dengan ini kami akan mengadakan ” Bimtek Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah. “ Kegiatan pelatihan humas akan di selenggarakan pada :

Info Jadwal Diklat Nasional

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar: Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai selesai - Menginap 3 malam (Twin Shering) - Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; - Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) - Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. City Tour Peserta ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Antar Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Diberlakukan Ketentuan Poin 1 2 & 3. 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Fax. : ( 021 ) 22443223 Telpon / WA : 0812 7173 5134 Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com Syarat & Ketentuan Berlaku. Biaya Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Penggunaan teknologi yang semakin maju menuntut anggota humas memiliki skill dalam bidang komputerisasi. Akses informasi yang dikeluarkan melalui internet dan media sosial mempermudah dan mempercepat penyebarannya kepada masyarakat. Dengan demikian humas dapat menyampaikan informasi tanpa gangguan dari pihak manapun.

Hal yang Mendasari Pentingnya Manajemen kehumasan di Instansi Pemerintah

– Era globalisasi yang telah di wacanakan oleh Indonesia dimana pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi yang kuat ke-8 di dunia.
– Negara yang demokratis, dimana semua masyarakatnya ikut serta dalam perumusan kebijakan. Dalam hal ini dibutuhkan perantara antara pemegang kekuasaan dengan rakyat.
– Perkembangan IPTEK yang sangat pesat, dimana banyak pendapat dari para pakar bahwa perkembangan teknologi juga berpengaruh dalam pemerintahan. Suatu negara yang tidak mampu mengikuti perkembangan IPTEK akan menjadi negara yang tertinggal.

Pengamatan pada permasalahan kehumasan dapat dijadikan pedoman untuk mengelola humas agar menjadi lebih baik. Berikut ini merupakan cara cara yang dapat dilakukan:

• Memperbaiki pola koordinasi antara humas dengan bagian yang lain agar humas dapat membantu memperbaiki keadaan sewaktu terdapat masalah. Pola koordinasi ini dimaksudkan agar humas dapat menyesuaikan program kerja yang akan disusun sehingga terbentuk kerjasama yang baik dalam suatu instansi.
• Pemberian kedudukan tersendiri pada divisi humas, dalam beberapa instansi pemerintahan tidak meletakkan humas dalam posisi yang berarti yang menyebabkan kinerja humas tidak maksimal karena tidak memiliki kekuasaan. Dengan demikian humas tidak akan mengetahui permasalahan dan tidak akan dapat berbuat banyak apabila terjadi permasalahan.
• Pengisian SDM / Sumber Daya Manusia pada divisi humas yang profesional dan kompatibel dengan bidangnya. Divisi humas harus mengutamakan intregitas instansi yang diwakilinya, pekerjaannya untuk membujuk orang membutuhkan kecakapan untuk meyakinkan lawan bicara.
• Pembangunan infrastruktur atau sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja humas. Dalam perkembangan teknologi, sarana yang perlu disiapkan adalah internet. Internet merupakan sarana yang tepat untuk humas, sehingga penyebaran berita semakin cepat.

Untuk info lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang kehumasan, dapat dilihat pada sub laman Diklat Kehumasan.

Bimtek Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah