Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) – LPPD adalah Laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada Pemerintah. www.bpkp.go.id juga menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang dilaporkan harus bisa menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerinth Daerah. Untuk mendukung hal tersebut, data kinerja yang akurat merupakan hal yang wajib disediakan dan harus didukung pula dengan bukti dokumen kinerja

Selain itu Dasar Hukum yang melandasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Lalu, UU tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Selanjutnya penyusunan LPPD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagaimana yang diamanatkan dalam PP tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemeriintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerinth Daerah kepada Masyarakat.

Info Bimtek Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemda. Karena itu, Depdagri menetapkan indikator kinerja kunci untuk masing-masing urusan. Pemda harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut.

Karena kinerja yang terbaik setiap Pemda bukan ditetapkan berdasarkan standard, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemda. Berkaitan dengan hal tersebut maka kami akan mengadakan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Nasional dengan tema “Bimtek Strategi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)“. Akan diselenggarakan pada:

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan rencana selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap 4 Hari 3 Malam (Twin Sharing) -Seminar Kit -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Makalah -Tas Exclusive Catatan : -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-5 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 15 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Penyusunan Laporan yang Akurat, Akuntabel dan Auditabel.

Laporan yang disusun dalam LPPD tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

• Akurat, artinya hasil dari Laporan dalam LPPD tersebut bukan hal fiktif yang dikarang, melainkan hasil akhir yang nyata dari Pemerintah Daerah. Terlepas hasilnya baik atau buruk, tetap harus melaporkan data yang Akurat.
• Akuntabel, artinya Laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku, baik dari sumber (input/awal), lalu proses serta hasil akhir (output) dari kegiatan yang dilaporkan tersebut.
• Auditabel artinya, Laporan tersebut nantinya bisa diperiksa kebenarannya di kemudian hari. Bukan Laporan yang tertutup dimana datanya tersembunyi sehingga tidak bisa diperiksa.

Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam penyusunan laporan tersebut yang harus diperhatikan adalah :

1. Baca dan teliti Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebelum diisi ke dalam Laporan. Indikator Kinerja Kunci ini sebagai alat ukur kinerja dari Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya dalam bidang Pertanahan, indikator yang akan diukur adalah IMB, berapa rumah yang belum dan sudah memiliki IMB.
2. Isi Indikator tersebut dengan data-data angka, maupun non angka seperti keterangan “ada” atau “tidak ada”, “tepat” atau “tidak tepat”, “sesuai” atau “tidak sesuai” dan isi juga dengan lama waktu pengerjaannya.
3. Tulis elemen-elemen kerja dan informasi hasil pencapaian kerja atau hasil akhir dan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk setiap urusan misalnya urusan Kesehatan, Dukcapil, Pertanahan dan sebagainya.
4. Untuk setiap urusan atau bidang, pisahkan kolom pengisiannya, karena hasil ukuran atas indikatornya berbeda-beda dan evaluasinya juga akan membutuhkan proses yang berbeda juga.
5. Hasil pengisian LPPD tersebut diserahkan ke bagian tata pemerintahan atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Desa) yang bertanggung jawab dalam menyusun LPPD tersebut.

Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut akan di evaluasi oleh Pemerintah Pusat yang akan dilaksanakan setiap tahun. Hasil yang telah di evaluasi tersebut akan dikembalikan kepada Pemda sebagai dasar Perencanaan, Pelaksanaan, Anggaran, dan Pengembangan kerja aparatur Pemerintahan Daerah tersebut.

Untuk Informasi Bimtek dan Diklat Pemerintahan dengan materi lainnya, dapat di lihat pada kategori Bimtek Pemerintahan.

Bimtek Pemerintahan : Info Jadwal Dan Materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah