Bimtek Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD

Bimtek Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD – Di dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran satuan kerja perangkat daerah masih banyak mengalami keterbatasan, baik itu di dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara menyusun neraca, laporan arus kas, dan sebagainya. Maka di dalam pertanggungjawaban dan pengauditan BPK terjadi banyak temuan.

Bendahara keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam mendukung mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga diperlukan kompetensi yang memadai, baik dalam hal mekanisme pembayaran maupun pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas serta tanggung jawab bendahara keuangan sangat mempengaruhi  tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Jln. Cemara Ujung Blok 11 Nomor 02 Lantai 02. Jakarta Utara Email : Info.pusdiklatpemendagri@gmail.com

Sedangkan tugas yang diemban oleh bendahara SKPD di bagian pengeluaran adalah, mengelola uang dalam segala hal yang berhubungan dengan persediaan, penerimaan, penyimpanan, penatausahaan, dan pembukuan dalam pengelolaan keuangan. Kemudian melakukan pengujian serta pembayaran yang berdasar pada perintah dari pejabat pembuat komitmen atau PPK.

Diklat Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD

Dengan tata kelola keuangan yang baik, menghasilkan sistem keuangan yang accountable, bersih dan transparan. Jika bendaharawan membukukan dan mengelola APBD dengan benar maka laporan keuangan yang  accountable bisa terwujud. Untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah dalam Kepemerintahan yang baik dengan ini kami mengadakan pelatihan nasional yaitu “ Bimtek Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD dan Pengelolaan Akuntansi di SKPD ”. Kegiatan akan dilaksanakan pada :

Info Bimtek Dan Diklat Terbaru Dan Terlengkap

Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta / SKPD dengan Biaya sebesar : Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Menginap Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) / Peserta Tidak Menginap Dengan fasilitas sebagai berikut : -Pelatihan selama 2 hari / Materi dibahas sampai selesai -Menginap (Twin Sharing) -Seminar Kit, Makalah Pelatihan & Tas Ekslusif; -Coffee Break, Lunch (Selama Kegiatan Berlangsung) -Sertifikat Pelatihan -Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambatnya H-3 Catatan : 1. Jemput Bandara Peserta Group Minimal 5 Orang ( Peserta Wajib Konfirmasi ) 2. Syarat & Ketentuan Berlaku 3. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yang Tidak Tercantum Di Website, Minimal 10 Peserta 4. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Syarat & Ketentuan Berlaku. Waktu Dan Tempat Bimtek, Diklat Dan Pelatihan Yang Tertera Sewaktu-waktu Dapat Berubah. Terima Kasih

Bimbingan teknis dalam hal peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah menjadi hal yang penting. Bimbingan tersebut dilaksanakan dengan nara sumber yang berpengalaman serta para pakar yang sudah ahli. Banyak sekali manfaat yang akan anda dapatkan jika mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis tersebut.

Di dalam pelaksanaan dan penganggaran SKPD, banyak yang masih mengalami keterbatasan, baik dalam hal keahlian, pengetahuan, ataupun sikap. Keterbatasan tersebut biasanya ada dalam penatausahaan keuangan daerah, tata cara dalam penyusunan neraca, laporan arus kas, dan lain sebagainya.

Info Bimtek Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Bagi Bendahara SKPD

Sehingga di dalam pertanggungjawaban serta pengauditan BPK biasanya mendapat temuan-temuan, misalnya kesalahan penghitungan dan semacamnya. Di dalam melaksanakan penatausahaan, bendahara penerimaan serta pengeluaran memiliki peran yang amat penting dalam melaksanakan tugas kebendaharaan SKPD.

Tugas bendahara SKPD di bagian penerimaan, adalah menyelenggarakan pembukuan dalam hal seluruh penerimaan serta penyetoran yang berasal dari penerimaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Lalu menyampaikan pelaporan atas pertanggungjawaban penerimaan secara khusus kepada pejabat pengelolaan keuangan daerah atau PPKD.

Bendahara SKPD pengeluaran juga berhak menolak perintah pembayaran tersebut jika tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan, saat harus dibayarkan. Selain itu bendahara juga berhak menolak jika ada peraturan atau tugas lain yang tidak sesuai dengan peraturan kepala daerah.

Untuk laporan pendapatan, pembelanjaan, kekayaan dan kewajiban daerah harus disusun berdasar kepada sistem akuntansi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah pun harus menyusun sistem akuntansi pemerintah daerah yang acuannya adalah standar akuntansi pemerintah atau SAP. Sistem akuntansi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan daerah.

Maka dari itu, para pakar atau nara sumber yang ahli dan berpengalaman menyelenggarakan bimbingan tentang teknis penatausahaan serta pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana cara menghadapi audit dalam penyusunan ataupun pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah di dalam pemerintah daerah untuk mencapai tujuannya, dan menjadi lebih baik lagi. Program bimbingan teknis ini penting diikuti, karena manfaatnya baik untuk masyarakat dan pemerintah daerah.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Keuangan , dapat dilihat pada sub laman Diklat Keuangan

Bimtek Keuangan : Info Materi, Jadwal Terbaru Bagi Bendahara SKPD