Pemerintah daerah menyusun mekanisme serta prosedur pertanggungjawaban dalam hal pelaksanaan APBD yang sudah ditetapkan oleh peraturan atau keputusan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan APBD biasanya meliputi pelaksanaan dalam anggaran pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan.

Setiap penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah yang terjadi di pemerintah daerah, tentunya harus dikelola dengan baik oleh APBD. Semua itu sudah terdapat pada akuntansi pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD. Segala macam pengeluaran dapat dikeluarkan jika dalam keadaan darurat, kemudian selanjutnya diajukan di rancangan perubahan APBD. Atau bisa juga disampaikan di laporan terkait realisasi anggaran, hal itu bergantung pada situasi dan kondisinya. Tetapi berbagai kriteria mengenai keadaan darurat tersebut, harus ditetapkan sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada.

Tugas setiap SKPD yaitu memungut dan menerima setiap pendapatan daerah, dan semua itu harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Yang sudah ditetapkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. penerimaan SKPD tersebut tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai setiap pengeluaran, kecuali jika sudah ditentukan oleh undang-undang.

Sedangkan untuk penerimaan yang berupa cek atau dolar, wajib disetor ke rekening kas umum daerah. Paling lama 1 hari kerja oleh bagian bendahara. Selain itu, penerimaan ini juga harus menggunakan bukti yang lengkap. Karena semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum dari daerah.

SKPD juga tidak boleh melakukan pemungutan lain selain yang sudah ditetapkan dalam suatu peraturan daerah. Setiap SKPD yang memiliki tugas dalam pemungutan penerimaan daerah tersebut akan berdampak kepada penerimaan daerah yang wajib mengintensifkan jenis pemungutan serta penerimaan tersebut.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta pemahaman pejabat dan aparatur akan hal tersebut diatas dengan ini kami akan menyelenggarakan Bimtek/Diklat dengan tema ”Bimtek Akutansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD” yang akan dilaksanakan pada:

Info Bimtek Nasional

Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pada akuntansi pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, jumlah belanja yang sudah dianggarkan ke dalam APBD menjadi batas tertinggi pada setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran ini tidak akan bisa dibebankan pada setiap anggaran belanja jika pengeluaran itu tidak tersedia dalam APBD.

Oleh karena itu, SKPD tidak boleh melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah yang bertujuan lain dan tidak terdapat dalam APBD. Pengeluaran belanja daerah ini haruslah menganut sebuah prinsip yang hemat, tidak mengandung kemewahan, efektif, efisien, tetapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan dalam undang-undang.

Setiap pengeluaran yang terjadi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan akurat, serta harus sah menurut pihak yang menagih. Untuk jenis pengeluaran kas yang menyebabkan munculnya beban pada APBD, otomatis tidak akan dapat dilakukan jika rancangan peraturan daerah tentang APBD belum ditetapkan dan belum ditempatkan di lembaran daerah.

Karena pengeluaran kas tersebut tidak termasuk pada pembelanjaan yang sifatnya mengikat dan bukan pembelanjaan yang sifatnya wajib. Pembayaran beban APBD tersebut dapat dilakukan berdasarkan surat penyediaan dana atau dokumen pelaksanaan anggaran.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai materi pelatihan di bidang Keuangan , dapat dilihat pada sub laman diklat Keuangan