Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit

Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit. Untuk menghadapkan tantangan adanya perubahan paradigma masyarakat, sehingga mendorong tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance), perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan […]

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengeloaan keuangan daerah tidak hanya transparansi dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, tapi Transparansi yang dimaksud disini bisa diartikan juga sebagai sebuah kondisi di mana warga bisa mengetahui dengan jelas seluruh kebijaksanaan dan tindakan yg diambil oleh pemimpin dalam mengerjakan fungsinya beserta sumber daya yang dimanfaatkan. Sedangkan akuntabilitas bisa […]

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sepatutnya Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No.43 dan PP. No. 60 […]

Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau Anggaran Pendapatan […]

Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah

Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah Berlandaskan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang – Undang Nomor 25 Thn 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan […]

Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (currency) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi […]

Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB )

Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER–12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak Bea […]

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tata cara mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Dengan berpedoman kepada […]

Bimtek Simda Keuangan

Bimtek Simda Keuangan Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan, baik itu temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Untuk […]

BIMTEK TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bimtek Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Dalam Bab IX Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2004 mengenai keuangan negara dan Bab XI Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Lain dalam Bab V Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemerikasaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selain itu adapun ketentuan mengenai penyelesaian maupun pengenaan […]