Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota. Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI) untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang berwenang. Termasuk perjalanan dari tempat kedudukan […]

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengeloaan keuangan daerah tidak hanya transparansi dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah. Tapi Transparansi yang dimaksud disini bisa diartikan juga sebagai sebuah kondisi di mana warga bisa mengetahui dengan jelas seluruh kebijaksanaan dan tindakan yg diambil oleh pemimpin dalam mengerjakan fungsinya beserta sumber daya yang dimanfaatkan. Sedangkan akuntabilitas bisa […]

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sepatutnya Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No. 43 dan PP. […]

Bimtek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah

Bimtek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah Bimtek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah. Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupatena /Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan […]

Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Kabupaten Kota

Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Kabupaten Kota Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2013 merupakan bagian dari pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan/atau […]

Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah

Tata Cara Penyusunan RKA Dan DPA Instansi Pemerintah Berlandaskan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 mengatur peranan RKPD yang merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra AKPD dalam kaitannya dengan perumusan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Renja SKPD, RKA SKPD dan RAPBD. Undang – Undang No. 25 Thn 2004 mengatur tentang peranan dan tanggung jawab Kepala SKPD dalam menyiapkan […]

Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kemajuan teknologi dalam sistem pembayaran telah menggantikan peranan uang tunai (currency) yang dikenal masyarakat sebagai alat pembayaran pada umumnya ke dalam bentuk pembayaran non tunai yang lebih efektif dan efisien. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan ataupun pusat perbelanjaan di Indonesia yang menerima transaksi […]

Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB

Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan BPHTB Untuk meningkatkan tertib administrasi pengelolaan data Pajak Bumi dan Bangunan serta pelayanan kepada wajib pajak. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER–12/PJ/2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Sementara itu, dengan terbitnya beberapa Peraturan Pemerintah mengenai pajak Bea Perolehan […]

BIMTEK AKUNTANSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bimtek Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tata cara mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 yang dijabarkan lebih rinci dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 21 Tahun 2011. Dengan berpedoman kepada […]

Bimtek Simda Keuangan

Bimtek Simda Keuangan Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting karena manakala pengelolaan keuangan daerah tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan mengakibatkan banyak persoalan yang menjadi temuan oleh aparat pengawasan, baik itu temuan karena kelalaian, ketidaktahuan dan ketidakmampuan, sehingga tidak jarang akhirnya berujung ke proses hukum yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi. Untuk […]