Bimtek dan Diklat Jurusita Pajak Daerah

Bimtek dan Diklat Jurusita Pajak Daerah Jurusita Pajak Daerah Adalah Pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan Penyitaan dan penyanderaan (gijzeling) berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU PPSP Pasal 1 ayat (1) KMK No. 562/KMK.04/2000. Selain itu Jurusita Pajak Daerah sebagai pelaksana tindakan penagihan pajak yang bertugas : […]

Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Bimtek Perpajakan Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Selama ini penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, bimtek, pelatihan atau apapun namanya dalam rangka memberikan edukasi perpajakan kepada bendahara tidak selalu menyertakan rekanan pemerintah (pengusaha kena pajak) untuk duduk bersama dalam satu acara perpajakan. Padahal pengusaha rekanan selaku pihak penyedia barang dan jasa kepada instansi pemerintah seharusnya sepaham dengan bendahara […]

Diklat Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Diklat Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah Diklat Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan. Pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama sebagai pemotong dan pemungut pajak. Untuk mengoptimalkan […]

TATA CARA PENGISIAN DAN PELAPORAN ELEKTRONIK SPT BAGI INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek dan Diklat Tata Cara Pengisian dan Pelaporan Elektronik SPT bagi Instansi Pemerintah Tentunya calon peserta bimtek perpajakan sudah mengetahui apa e-SPT itu? Bagaimana cara pengisian dan pelaporannya, namun kerap kali terjadi kesalahan karena sebagian orang belum mengetahui tata cara pengisian dan pelaporan elektronik SPT itu sendiri. Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah membuat aplikasi elektronik […]

BIMTEK PERPAJAKAN BERBASIS ELEKTRONIK BENDAHARA PEMERINTAH

Bimtek Perpajakan Berbasis Elektronik Bendahara Pemerintah Pusat/Daerah Tahun 2016 merupakan tahun penyetoran dan pelaporan berbasis elektronik, seperti diwajibkannya penyetoran pajak secara elektronik (sistem pembayaran) terkait berlakunya MPN G2. Karena itu sangat penting bagi Bendahara Pemerintah untuk memahami sistem pembayaran jilid II yang diberlakukan DJP mengingat penyetoran manual akan segera ditutup. Tugas terakhir Bendahara Pemerinth setelah menyetor […]

BIMTEK PERPAJAKAN BENDAHARA INSTANSI PEMERINTAH

Bimtek Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah Perpajakan berasal dari kata pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara yang dipungut berdasarkan Undang–Undang (karena itu bisa dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Ini ada beberapa materi pajak yang akan diterbitkan untuk calon peserta bimtek pajak, contohnya untuk artikel ini adalah materi mengenai Bimtek Perpajakan Bendahara […]

BIMTEK OPTIMALISASI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bimtek Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah otonom (daerah) yang terutang oleh orang pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus […]

DIKLAT PEDOMAN PEMUNGUTAN PPH PASAL 22 BAGI BENDAHARA PEMERINTAH

Diklat Pedoman Pemungutan PPh Pasal 22 bagi Bendahara Pemerintah dan BUMN Berdasarkan Undang – Undang pajak penghasilan pasal 22 No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22  adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berhubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Umumnya PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangn barang yang dianggap […]

BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Bimtek Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD Berdasarkan system self assessment sehingga wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib melakukan sendiri penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak yang wilayahnya meliputi kedudukan wajib pajak untuk memberikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Pendaftaran NPWP juga bisa melalui online. […]