BIMTEK AUDIT INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM

AUDIT INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BIMTEK AUDIT INTERNAL BADAN LAYANAN UMUM. Pengertian Badan Layanan Umum (BLU) menurut Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005 Pasal 1 adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan […]

BIMTEK PENYUSUNAN TARIF DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM

BIMTEK PENYUSUNAN TARIF DAN REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM (BLU) DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) Kondisi birokrasi saat ini bisa dikatakan masih jauh dari kata sempurna, bahkan masih banyak kekurangan yang ada pada sistem birokrasi di negara ini.Karena buruknya kondisi birokrasi negara ini maka pemerintah melakukan reformasi birokrasi untuk memperbaikinya. Reformasi birokrasi merupakanupaya untuk melakukan […]

Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit

Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan keuangan Bimtek Pertanggungjawaban Keuangan Daerah serta Strategis Menghadapi Audit. Untuk menghadapkan tantangan adanya perubahan paradigma masyarakat, sehingga mendorong tercapainya kepemerintahan yang baik (good governance), perlu berpacu untuk menangkap peluang yang timbul dari adanya tantangan […]

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013 Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Perjalanan keluar tempat kedudukan, baik perseorangan maupun bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota. Parjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI) untuk kepentingan negara atas perintah Pejabat yang […]

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Bimtek Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pengeloaan keuangan daerah tidak hanya transparansi dalam penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah, tapi Transparansi yang dimaksud disini bisa diartikan juga sebagai sebuah kondisi di mana warga bisa mengetahui dengan jelas seluruh kebijaksanaan dan tindakan yg diambil oleh pemimpin dalam mengerjakan fungsinya beserta sumber daya yang dimanfaatkan. Sedangkan akuntabilitas bisa […]

Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial

Bimtek Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Sebagaimana di ketahui kita ketahui secara bersama-sama pemerintah telah mengeluarkan PERMENDAGRI No. 14 tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Bantuan hibah dan ban­tuan sosial (bansos) adalah dua buah rekening belanja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang cukup kerusial […]

Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran Klaim Dan Pemberian Jaminan

Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran Klaim Dan Pemberian Jaminan Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran Klaim Dan Pemberian Jaminan Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemnakertrans) No Kep 236/men/2003 tentang perubahan atas pasal 23,pasal 25, pasal 27 dan pasal 43 peraturan menteri tenaga kerja No. per 05/men/1993 tentang petunjuk tehknis […]

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan Jasa di Desa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Sepatutnya Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No.43 dan PP. No. 60 […]

Bimtek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah

Bimtek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah Bimtek Reviu Laporan Keuangan pemerintah Daerah. Dalam pasal 33 ayat 3 PP No. 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupatena /Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan […]

BIMTEK STRATEGI MANAJEMEN BUMD DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN

Bimtek Strategi Manajemen BUMD Dalam Peningkatan Perekonomian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah salah satu badan usaha yang seharusnya memiliki peran sangat penting dalam perputaran ekonomi sebuah daerah. Selanjutnya BUMD didirikan oleh pemerintah daerah dengan beragam tujuan. Salah satu tujuannya adalah bisa menjadi profit center bagi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan dividen. Pemerintah […]