BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH

BIMTEK AUDIT BARANG MILIK DAERAH Sesuai Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), bahwa setiap entitas pengelola, pengguna, dan kuasa pengguna BMN/BMD wajib mengetahui hingga rinci setiap aspek pengelolaan, penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan BMN/BMD. Hanya saja sampai saat ini masih banyak pengelola barang yang masih kesulitan dalam melakukan pengelolaan barang milik […]

BIMTEK PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL

BIMTEK PENILAIAN ASET DAERAH DAN TATACARA PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL Seorang pejabat penilai maupun seorang pengelola aset harus mampu mengelola barang daerah secara baik. Dengan senantiasa memahami aturan pokok pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah dan memahami penyusunan nilai neraca aset akan ada nilai positifnya bagi Pemerintahan daerah. Inventarisasi dan pelaporan sangat diperlukan […]

Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bimtek Pemanfaatan Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Sebelum membahas mengenai penggunaan barang milik daerah ada baiknya disajikan pengertian penggunaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, “pemanfaatan barang milik daerah adalah pendayagunaan barang milik daerah yang […]

Diklat Reviu Barang Milik Daerah

Diklat Reviu Barang Milik Daerah Diklat Reviu Barang Milik Daerah. Perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan setiap tahun setelah rencana kerja (Renja) SKPD ditetapkan. Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD. Dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan anggaran. Perencanaan kebutuhan BMD mengacu pada […]

Bimtek penyusunan LPPD

Bimtek penyusunan LPPD Berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Ditegaskan bahwa Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur dan Kepada Menteri Dalam Negeri. Melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota. Serta dalam urusan pemerintahan lainnya yaitu Permendagri Nomor 4 […]

Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri

Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri Peraturan pemerintah (PP) Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (BMN/D) untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Mengatur antara lain mendorong investasi dalam percepatan penyediaan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dalam rangka implementasi good governance di bidang pengelolaan BMN/D, dan penguatan dasar […]

Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset

Manajemen Aset Daerah dan Inventarisasi Aset Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk melakukan pengelolaan / manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya. Pengelolaan/manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. […]

Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah Reformasi dalam bidang keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan […]

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah

Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Salah satu pengelolaan aset adalah penghapusan dan pemindah tanganan, memurut Pasal 23 PP No. 27 / 2014 yang dimaksud dengan penghapusan adalah: Tindakan menghapus barang milik negara/daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang dari tanggung […]

BIMTEK REGULASI PENGELOLAAN BMD

Bimtek regulasi pengelolaan BMD Bismillahirrahmanirrahim. Bimtek regulasi pengelolaan BMD berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2008 maupun PP Nomor 27 Tahun 2014 masih memiliki banyak kekurangan. Di antaranya adalah belum adanya regulasi khusus mengenai pengelolaan BMN/D yang meliputi sewa BMN/D, kerja sama pemanfaatan, […]